JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebut Indonesia berhasil menghadapi pandemi COVID-19 karena mengambil langkah yang tidak biasa.
"Keberhasilan kita dalam menghadapi pandemi dan dampak ikutannya, antara lain ditentukan oleh keberanian mengambil langkah yang tidak biasa dalam situasi yang tidak biasa pula," kata Wapres Ma'ruf Amin di Jakarta dikutip dari Antara, Rabu, 3 Mei.
Wapres Ma'ruf menyampaikan hal tersebut dalam peresmian pembukaan "Asia Pacific Tax Forum ke-14" dengan tema "Membangun Ekonomi Syariah Indonesia di Tengah Dinamika Ekonomi Global".
"Salah satunya, pemerintah tetap melanjutkan reformasi kebijakan dan perundang-undangan di bidang ekonomi, di antaranya UU Cipta Kerja, UU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan serta UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan," tambah Wapres.
Wapres juga menyebut momen Ramadhan dan Idul Fitri pada tahun ini dapat dijalani dalam kondisi ekonomi yang lebih baik.
"Meski ekonomi global melambat, Indonesia diperkirakan termasuk salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di tahun 2023. IMF memproyeksikan Indonesia tumbuh di kisaran 5 persen year-on-year pada tahun ini," ungkap Wapraes.
Sedangkan proyeksi ADB untuk pertumbuhan kawasan Asia Pasifik naik dari proyeksi tahun lalu 4,2 persen pada 2023 dan 4,8 persen pada 2024. Kontribusi kawasan Asia bahkan diperkirakan dapat mencapai 70 persen pertumbuhan ekonomi global pada 2023.
Pariwisata dan transaksi remitansi di berbagai negara termasuk dua contoh aktivitas yang meningkat seiring pelonggaran pembatasan akibat pandemi.
"Indonesia menilai momentum ini harus dapat direspons secara lincah dan bijak terutama untuk mendorong aktivitas perdagangan, investasi, produktivitas, serta membangun ketahanan ekonomi, baik nasional maupun kawasan," tambah Wapres.
Indonesia, menurut Wapres, juga terus berkomitmen meningkatkan peran strategisnya di berbagai forum regional, multilateral, dan internasional, terlebih saat ekonomi global tertekan akibat pandemi dan aneka disrupsi.
"Setelah sukses dengan Presidensi G20, tahun ini Indonesia memegang keketuaan ASEAN dengan harapan mampu menjadi motor pertumbuhan ekonomi di kawasan. Harapannya, hal tersebut akan meningkatkan kemudahan berinvestasi dan menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya, serta ikut mendukung upaya pemulihan ekonomi Indonesia," jelas Wapres.
Di samping itu, pemerintah terus memperkuat hilirisasi sektor industri untuk membangun industri yang tangguh dan berdaya saing global. Pembangunan infrastruktur pun terus dikebut, termasuk pembangunan Ibu Kota Negara Nusantara.
Secara khusus sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim dan kekayaan ragam sumber daya yang dimiliki, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi negara terkemuka dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat global.
"Kontribusi ekonomi dan keuangan syariah bagi pembangunan dalam negeri tercatat cukup signifikan," ungkap Wapres.
Sektor prioritas "Halal Value Chain" (HVC) diperkirakan tahun ini tumbuh 4,5–5,3 persen seiring berlanjutnya pemulihan ekonomi nasional. Secara keseluruhan, sektor prioritas HVC yang mencakup pertanian, makanan halal, fesyen muslim dan pariwisata ramah muslim tercatat mampu menopang lebih dari 25 persen ekonomi nasional.
Sedangkan kontribusi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) bagi pembiayaan pembangunan juga tercatat cukup signifikan. Tercatat sejak pertama kali diterbitkan pada 2013, SBSN telah mendukung pembiayaan produktif untuk 3.593 proyek dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp173,8 triliun.
BACA JUGA:
"Dengan besarnya potensi yang dapat digali dan kontribusi yang telah disumbangkan, sudah semestinya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia terus dikembangkan," tegas Wapres.