Anggota Komisi VII DPR Minta Pemerintah Antisipasi Tambahan Kuota BBM Subsidi

JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah untuk mengantisipasi tambahan kuota untuk BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Hal ini ditengarai kenaikan harga BBM nonsubsidi sehingga membuka kemungkinan masyarakat migrasi dan menggunakan Pertalite.

“Ya saya rasa migrasi ini tetap berpotensi, apalagi revisi Perpres Pembatasan penggunaan bbm bersubsidi belum diterbitkan. Itu sebabnya kita minta pemerintah segera mengantisipasi terjadinya migrasi ini, termasuk kemungkinan penambahan kuota BBM bersubsidi,” kata Mulyanto dalam keterangannya kepada media, Kamis, 5 Oktober.

Dari pertemuan terakhir Komisi VII DPR RI dengan Dirut Pertamina Patra Niaga, dilaporkan bahwa prognosis penyerapan Pertalite, sampai hari ini, masih dalam batas aman kuota BBM bersubsidi tahun 2023.

Meskipun begitu, lanjut Mulyanto, pemerintah perlu membuat rencana cadangan (contingency plan) untuk mengantisipasi lonjakan permintaan BBM bersubsidi ini. Jangan sampai ketika peristiwa itu terjadi pemerintah panik dan tidak punya solusi.

“Rasanya pemerintah perlu mempertimbangkan penambahan kuota BBM bersubsidi agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Menurut Mulyanto, dalam kondisi seperti sekarang pemerintah harus bisa memberi solusi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan BBM murah.

"Bukan malah menghapus atau mengurangi kuota. Yang ada nanti masyarakat antre di SPBU-SPBU,” kata Mulyanto.

Mulyanto menambahkan, penambahan kuota BBM bersubsidi ini sangat terbuka.

Dengan memperhatikan perkembangan situasi terbaru pemerintah dan DPR bisa saja menetapkan kuota baru.

Nantinya tinggal ditentukan berapa besaran penambahan kuota yang diperlukan sambil melihat kemampuan keuangan negara untuk menunjang perubahan tersebut.

“Namun, Kita lihat saja perkembangannya tiga bulan ke depan. Kalau dugaan saya, kelebihan kuota Pertalite ini tidak akan terlalu besar,” kata Mulyanto.

Terkait dengan kenaikan harga Pertamax. Mulyanto minta agar harga Pertamax yang baru tidak terlalu tinggi.

Bukan hanya harus di bawah “batas atas” harga yang ditetapkan pemerintah, juga harus mempertimbangkan kemungkinan migrasi pengguna BBM dari pengguna Pertamax ke Pertalite ini.