Bagikan:

JAKARTA - TikTok Shop mulai menutup bisnis dan layanannya pada hari ini, Rabu, 4 Oktober, mulai pukul 17.00 WIB.

Hal ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Terkait penutupan layanan di platform tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan, ada tiga hal yang menjadi penyebab ditutupnya platform TikTok Shop.

"Pertama, soal predatory pricing, masa harga barang dijual di bawah Harga Pokok Penjualan (HPP) itu merusak pasar (market), kan. Kedua, soal algoritma, algoritma yang bisa disalahgunakan, dan yang ketiga adalah soal barang-barang impor dari negara lain," ujar Menkominfo Budi kepada wartawan usai ditemui dalam acara Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) Jaringan Pengusaha Nasional (Japnas) di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu, 4 Oktober.

Budi mengatakan, hal ini sudah menjadi kebijakan pemerintah sepenuhnya untuk melindungi UMKM dalam negeri.

"Kalau ranah kami, kan, di platformnya, kebijakan kabinet sudah jelas bahwa harus ada pemisahan antara sosial media dengan E-commerce," kata dia.

Menurut Budi, masyarakat Indonesia sudah seharusnya membeli dan memakai barang-barang buatan dalam negeri, sehingga para e-commerce pun disarankan untuk menjual produk-produk buatan dalam negeri.

"Saya selalu bilang ke E-commerce juga pokoknya utamakan produk dalam negeri, produk Indonesia," ungkapnya.

Diberitakan sebelumnya, pada rapat terbatas (Ratas) yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 25 September, pemerintah menyepakati lewat revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Dalam aturan terbaru, pemerintah melarang sosial media seperti TikTok untuk berjualan. Pasalnya, praktik tersebut dikhawatirkan akan memicu monopoli pasar dan persaingan tak sehat.