Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana membeberkan strategi pemerintah dalam mempercepat target emisi nol bersih.

Salah satu strateginya adalah dengan melakukan revisi Kebijakan Energi Nasional (KEN) bersama dengan Dewan Energi Nasional (DEN).

"Revisi KEN untuk menjawab dan menyusun langkah apa yang diperlukan sehingga target NZE bisa kita lakukan bersama dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip bahwa (revisi KEN) tidak mengganggu pembangunan yang sedang sekarang berjalan," ujar Dadan yang dikutip Sabtu 30 September.

Ia menambahkan, strategi lainnya ialah, pada tahun lalu Kementerian ESDM telah membuat tahapan-tahapan mengejar NZE yang termaktub dalam peta jalan transisi energi, yang di dalamnya terdapat upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mempercepat NZE pada tahun 2060.

Strategi ketiga adalah mendorong pemanfaatan peningkatan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai sumber pembangkit listrik, serta dengan melakukan efisiensi energi.

"Ini yang terus kita dorong bersama dengan PLN secara khusus, untuk pembangkit ketenagalistrikan kita mempunyai RUPTL di PLN yang memberikan fokus kepada peningkatan pemanfaatan energi terbarukan," tambah Dadan.

Dadan menambahkan, dengan pembangkit berbasis EBT tersebut ia meyakini bahwa pada tahun 2060 akan menjadi pembangkit listrik utama dan mampu memenuhi proyeksi kebutuhan listrik nasional 600-700 giga watt (GW), menggantikan pembangkit listrik berbasis fosil.

"Potensi EBT kita bisa 4-5 kali lipat lebih banyak dari kebutuhan listrik, karena Indonesia punya berbagai jenis sumber EBT dan jenisnya tersebar di seluruh wilayah Indonesia, tidak banyak negara yang punya seperti ini," jelas Dadan.

Meski demikian, Dadan menekankan bahwa strategi pemanfaatan peningkatan EBT adalah upaya jangka panjang serta tidak dapat dilihat dari segi banyaknya pembangkit EBT yang dibangun, melainkan juga harus menggerakkan roda perekonomian dan sisi industri, serta dengan mendorong dari sisi sumber daya manusia agar mampu mengelola pembangkit-pembangkit yang ada.

"Kita tidak ingin bahwa pembangkit EBT ini teknologinya kita impor, tapi kita ingin ini menjadi sesuatu yang terintegrasi di dalam negeri, upaya ini jangan diharapkan akan bisa terlihat dalam 1-2 tahun ke depan, dan kita punya waktu untuk menyusun dengan sangat baik karena prinsip inklusif ini harus memberikan manfaat kepada semua pihak," pungkas Dadan.