JAKARTA - Perusahan Umum Badan Urusan Ligistik (Perum Bulog) siap mendatangkan 1 juta ton beras dari China, jika kembali ditugaskan oleh pemerintah.
Direktur Utama Bulog, Budi Waseso mengungkapkan, memang sudah ada pembicaraan awal antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Presiden China Xi Jinping terkait suplai beras ke Indonesia.
Buwas, sapaan akrab Budi Waseso menjelaskan, impor 1 juta ton beras bisa dilakukan, jika serapan di tingkat petani tidak memadai.
“Kalau memang dibutuhkan, Bulog akan ditugaskan. Kalau memang cuaca tidak mendukung dan prediksi pertanian ini belum maksimal, maka presiden akan menugaskan lagi kepada Bulog untuk (impor) 1 juta ton,” ujarnya kepada wartawan, Senin, 25 September.
Saat ini, sambung Buwas, perusahannya belum mendapat penugasan pemerintah untuk kembali mendatangkan 1 juta ton beras dari negara tersebut.
“Tapi, catatan ya, 1 juta ton itu kita ambil dari China karena China yang mau mempersiapkan itu dan sudah bekerja sama ya, Presiden (Jokowi) dengan Presiden China sudah kontrak perjanjian," ucapnya.
“Kalau nanti ada penugasan ke saya 1 juta lagi saya akan ambil dari negara China, karena China sudah menyiapkan 1 juta,” sambungnya.
Diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia sedang menjajaki kerja sama impor beras dengan sejumlah negara, seperti Kamboja, India, Bangladesh, dan China untuk mengamankan kebutuhan masyarakat di dalam negeri.
Menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi), pembicaraan terkait impor beras telah dijajaki bersama Perdana Menteri Kamboja Hun Manet, PM India Narendra Modi, Presiden Bangladesh Mohammed Shahabuddin, dan PM China Li Qiang.
“Ini untuk memastikan bahwa kita memiliki cadangan strategis stok guna menjaga agar tidak terjadi kenaikan (harga) karena memang produksi pasti turun disebabkan oleh El Nino,” kata Jokowi ketika meninjau Gudang Bulog Dramaga, Bogor, Jawa Barat, dikutip dari Antara, Senin 11 September.
BACA JUGA:
Meskipun pembicaraan awal sudah dilakukan, Jokowi mengungkapkan bahwa hingga saat ini pemerintah belum memutuskan kerja sama impor beras dengan negara tertentu, karena masih perlu bernegosiasi soal harga.
“Saya ini berbicara dengan kepala negara/kepala pemerintahan kemudian ditindaklanjuti negosiasinya oleh Bulog. Kalau barangnya ada (negosiasi) di antara pemimpin sudah oke, tetapi harganya tidak nyambung kan tidak ketemu. Jadi masalah harga tetap menjadi hal penting dalam negosiasi tentang jadi atau tidak transaksinya,” ujar Presiden Jokowi.