Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berencana untuk membangun Bandara Loleo di Maluku Utara. Bandara ini akan dibangun dengan pendanaan kreatif non-APBN. Karena itu, pihak swasta akan dilibatkan dalam pembangunan.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengajak pihak swasta untuk membangun bandara melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Sementara pemerintah daerah akan melakukan pembebasan lahan.

Rencana ini disampaikan Budi usai meninjau lokasi pembangunan bandara di Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Jumat, 15 September. Adapun lokasi calon bandara baru ini terletak di Desa Aketobololo, sekitar 23 kilometer (km) dari Kota Sofifi, Ibu Kota Maluku Utara.

"Hari ini kita ke Loleo, Provinsi Maluku Utara, kita merencanakan akan membangun satu bandara yang melengkapi Ibukota Maluku Utara yaitu Sofifi,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat, 15 September.

Bandara Loleo di Maluku Utara ini rencananya akan dibangun di atas lahan seluas 400 hektare, dengan panjang runway 2.400 meter dan lebar 45 meter.

Budi berharap, adanya bandara baru Loleo ini akan semakin mendukung transportasi di Maluku Utara, khususnya Kota Sofifi.

“Selain itu, pariwisata yang merupakan andalan dari Maluku Utara bisa digalakkan, para investor yang akan melakukan kegiatan penambangan  mendapatkan bandara yang proper, dan bandara baru dapat digunakan untuk penerbangan haji,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba menyampaikan, impian Maluku Utara untuk memiliki bandara di dekat ibu kota provinsi kini semakin nyata. Sebab, bandara menjadi kebutuhan krusial bagi masyarakat.

Abdul Ghani mengatakan, sejauh ini aktivitas penerbangan paling banyak dilakukan di Bandara Sultan Babullah, Pulau Ternate. Sementara mayoritas penduduk berada di Pulau Halmahera yang merupakan pulau terbesar di Maluku Utara.

“Bandara ini nanti dijadikan bandara haji, investor juga bisa membangun wisata dan kami punya lumbung ikan juga akan didukung oleh adanya bandara ini,” tuturnya.

Sementara anggota Komisi V DPR RI, Irine Yusiana mengatakan konektivitas selalu menjadi tantangan di Maluku Utara.

“Sehingga apapun dukungan pusat terkait pembangunan yang berkaitan dengan perhubungan harus disambut baik dan didukung penuh,” ucapnya.