JAKARTA - Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR mengusulkan anggaran sebesar Rp15 triliun untuk penanganan jalan daerah ke Bendahara Umum Negara (BUN).
Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, anggaran tersebut sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2023 tentang percepatan konektivitas daerah.
Hedy menyebut, kegiatan yang bersifat commited sebesar Rp1,54 triliun untuk memenuhi paket Multi Years Contract (MYC) yang telah berjalan pada 2023, sedangkan sisanya untuk memenuhi kebutuhan usulan IJD tahun 2024 sebesar Rp13,5 triliun.
"Inpres Jalan Daerah (IJD) tahun 2024 sebesar Rp1,5 triliun sudah dialokasikan di regular, sehingga yang kami harapkan dari BUN adalah Rp13,5 triliun," kata Hedy dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Rabu, 6 September.
Hedy mengatakan, persiapan sampai dengan penerbitan daftar proyek prioritas (DPP) sudah dapat dimulai saat ini. Sehingga, harapannya proses pengadaan bisa langsung dilakukan pada awal 2024 mendatang.
"Ini akan kami usulkan segera pada tahun anggaran berjalan melalui BA BUN. Namun, kami ingin agar pelaksanaannya IJD tahun depan tidak terlalu mepet seperti tahun ini, sehingga saat ini kami sudah mempersiapkan daftar proyek prioritas," ujarnya.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, Hedy mengatakan, pihaknya telah merincikan beberapa lokasi kegiatan IJD yang saat ini sudah masuk dalam DPP Kementerian PUPR, yakni pembangunan jalan dan jembatan Sirombu-Afulu, Pulau Nias, Sumatera Utara, dan Rekonstruksi Jalan Mirit-Tambakmulyo di Jawa Tengah.
Berikutnya, ada pembangunan Jalan Akses Bandara Internasional Syamsudin Noor di Kalimantan Selatan, Peningkatan Jalan Akses Pelabuhan Kenyamukan di Kalimantan Timur, serta Pembangunan Akses Kalan Samota Lanjutan di Nusa Tenggara Barat.
"Selain itu, ada Pembangunan Jalan Aboru-Haruku di Maluku, Pembangunan Jalan Torea-Mumere di Papua Barat, dan terakhir Pembangunan Jembatan Bian di Papua," pungkas Hedy.