Spending Better, Sri Mulyani Cs Hemat Anggaran Kemenkeu Rp1,56 Triliun

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan bahwa adaptasi pola kerja baru dan implementasi kebijakan spending better telah menghasilkan efisiensi anggaran sebesar Rp1,56 triliun pada 2020 hingga 2022. Hal tersebut dipaparkan Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI hari ini.

"Melalui berbagai langkah efisiensi dan kalkukasi yang kami kendalikan, maka spending di Kementerian Keuangan menjadi lebih baik," ujarnya dalam keterangan tertulis pada Selasa, 30 Agustus.

Menkeu menjelaskan, sejumlah aspek dari penerapan pola kerja baru dan kebijakan belanja efektif ini berperan mengurangi beban anggaran APBN.

"Belanja birokrasi kita bisa dihemat Rp501 miliar. Konsolidasi dari pengadaan laptop dan pelaksanaan kebijakan TKDN, tingkat komponen dalam negeri, menyebabkan kita bisa menghemat Rp140 miliar,” tuturnya.

Bendahara negara menambahkan, digitalisasi proses bisnis menghasilkan penghematan hingga Rp90,5 miliar. Berbagai pembentukan tim pun dirasionalkan sehingga Kemenkeu bisa menghemat 13,6 miliar rupiah.

Selain itu, dia menyebut pembayaran belanja pegawai yang diadministrasikan secara terpusat menyebabkan efisiensi dan kepastian sekaligus penghematan manajemen belanja pegawai sebesar Rp4,8 miliar rupiah.

"Collaborative tools yaitu bagaimana kita membuat aplikasi software untuk bisa bekerja sama menghemat berbagai rapat-rapat pertemuan sehingga tadi biaya konsumsi menjadi turun maka kita mampu menghemat Rp290 miliar. Kalau dulu selalu meeting berarti ada ruangan menggunakan AC dan kemudian ada konsumsi sekarang kita bisa melakukan meeting secara sangat efisien namun tetap partisipasinya tinggi", tegas dia.

Menkeu menyampaikan pula jika optimalisasi anggaran penanganan pandemi juga berkontribusi menghemat anggaran sebesar Rp95,30 miliar meski Kemenkeu tetap melakukan vaksinasi booster tahun lalu. Adapun dari sisi belanja pegawai, kebijakan negative growth berperan dalam penghematan anggaran hingga hampir setengah triliun atau tepatnya Rp429,45 miliar.

"Untuk belanja pegawai dengan negative growth dan juga dengan digitalisasi, kami mampu melakukan pengelolaan SDM dengan biaya yang relatif sangat efisien atau makin efisien, namun tidak menurunkan kepuasan dari pegawai," tutup Menteri Keuangan Sri Mulyani.