JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hari ini mewakili pemerintah untuk menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2023 di Sidang Paripurna DPR.
Dalam pernyataannya, Menkeu menyebut jika proses pemulihan ekonomi ke depan masih penuh tantangan yang harus direspons dengan kebijakan makro ekonomi dan kebijakan struktural secara tepat.
“Upaya konsolidasi fiskal di tahun 2023 disertai dengan reformasi fiskal yang komprehensif dari sisi pendapatan, perbaikan belanja atau spending better dan mendorong pembiayaan produktif dan inovatif,” ujarnya di kompleks Parlemen pada Jumat, 20 Mei.
Menurut Menkeu, APBN yang sehat menjadi modal yang kokoh untuk terus mendukung pembangunan dan perbaikan ekonomi.
“Kebijakan fiskal tahun 2023 didesain agar mampu merespons dinamika perekonomian, menjawab tantangan, dan mendukung pencapaian target pembangunan secara optimal,” tuturnya.
Untuk itu, Menkeu menyebut jika tema kebijakan fiskal tahun 2023 difokuskan pada “Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”.
“Tema kebijakan fiskal tersebut selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023,” tegas dia.
Lebih lanjut bendahara negara menjelaskan perihal strategi yang ditempuh pemerintah untuk pengelolaan keuangan pada tahun depan.
Pertama, memfokuskan anggaran untuk penguatan kualitas SDM, akselerasi pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi dan regulasi, revitalisasi industri dan mendorong pembangunan ekonomi hijau.
Kedua, meningkatkan efektivitas transformasi ekonomi didukung dengan reformasi fiskal yang holistik melalui mobilisasi pendapatan untuk pelebaran ruang fiskal, konsistensi penguatan spending better untuk efisiensi dan efektivitas belanja, serta terus mendorong pengembangan pembiayaan yang kreatif dan inovatif.
BACA JUGA:
“Sejalan dengan tujuan-tujuan tersebut, Pemerintah terus mendorong penguatan spending better menjadi komitmen bersama. Hal ini dilaksanakan melalui penghematan belanja barang, penguatan belanja modal, reformasi belanja pegawai, peningkatan efektivitas termasuk ketepatan sasaran belanja bantuan sosial dan subsidi, serta penguatan kualitas transfer ke daerah dan dana desa,” katanya.
Berikut adalah kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai asumsi dasar penyusunan RAPBN 2023.
Pertumbuhan ekonomi: 5,3 persen hingga 5,9 persen
Inflasi: 2,0 persen hingga 4,0 persen
Nilai tukar rupiah: Rp14.300 hingga Rp14.800 perdolar AS
Tingkat suku bunga SBN 10 Tahun: 7,34 persen hingga 9,16 persen
Harga minyak mentah Indonesia: 80 dolar AS hingga 100 dolar AS perbarel
Lifting minyak bumi: 619.000 – 680.000 barel perhari
Lifting gas: 1,02 juta hingga 1,11 juta barel setara minyak perhari
“Selain itu, defisit juga diarahkan kembali di bawah 3 persen, yaitu antara 2,61 persen sampai dengan 2,90 peren PDB, dan rasio utang tetap terkendali dalam batas manageable di kisaran 40,58 persen sampai dengan 42,42 persen PDB,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
Tag Terpopuler
#mahkamah konstitusi #ppp #israel #iran #palestinaPopuler
Terkait
