Bagikan:

BALI - Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) mengungkapkan, ada empat rencana aksi yang telah disepakati sebagai upaya untuk menciptakan inklusif bisnis UMKM di kawasan ASEAN.

Deputi Bidang Kewirausahaan Kemenkop UKM Siti Azizah mengatakan, sebanyak 10 negara ASEAN telah menyepakati empat rencana aksi itu, yakni kebijakan aksi, pengembangan bisnis inklusif, akses pembiayaan UMKM, dan hub bisnis inklusif.

"Semua negara menyampaikan programnya dan kelihatannya semua sama. Jadi, kami satu bahasa, lah, untuk ASEAN," kata Deputi Siti Azizah kepada wartawan dalam acara Sixth Asean Inclusive Business Summit 2023 di kawasan Nusa Dua, Bali, pada Kamis, 24 Agustus.

Deputi Azizah menyebut, bahwa hampir seluruh negara ASEAN telah menyetujui adanya bisnis inklusif untuk mempromosikan ASEAN di mata pasar dunia.

"Seperti yang pak menteri (Teten Masduki) sampaikan berkali-kali, bahwa ASEAN ini jumlah penduduknya cukup banyak, kami jangan hanya dijadikan market (pasar), tetapi juga harus menjadi produsen untuk dunia," ujarnya.

Meski begitu, anggota negara ASEAN tidak menampik adanya tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan hal tersebut, yakni mengenai akses pembiayaan. Azizah menilai, semua negara ASEAN memiliki kesamaan terkait persoalan akses pembiayaan.

"Jadi, kami harus sama-sama terus menjalani ini, karena semua negara sama kelihatannya memiliki tantangan yang sama. Artinya, setelah summit ini, kami punya tindak lanjut berikutnya yang kami harapkan juga akan dibawa oleh Laos pada tahun depan," ucap Azizah.

Lebih lanjut, Azizah mengajak seluruh negara ASEAN untuk tidak berhenti sampai di sini saja, tetapi deklarasi bisnis inklusif harus terus digaungkan ke depannya.

"Jadi, jangan berhenti sampai di sini dan memang sejak awal kami merancang summit ini. Kami sampaikan kepada semua kolaborator bahwa kami tidak mau ini hanya seremonial, tetapi betul-betul komitmen dari semua negara bahwa kami akan memajukan bisnis inklusif," pungkasnya.