Bagikan:

PAPUA - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw mengatakan maskapai Garuda Indonesia akan kembali membuka rute penerbangan domestik dari dan ke Bandara Rendani, Manokwari.

Kepastian tersebut diperoleh setelah pemerintah provinsi berkoordinasi dengan Kementerian Perhubungan dan manajemen Garuda Indonesia di Jakarta beberapa waktu lalu.

"Saya sudah bertemu dengan Pak Menhub, Ibu Dirjen Penerbangan Udara, dan Direktur Garuda Indonesia. Mereka setuju, tapi bandara harus diperpanjang," kata Paulus di Manokwari, Papua Barat, Minggu 13 Agustus, disitat Antara. 

Selain itu, kata dia, pemerintah provinsi mendapat dukungan dari BP Tangguh melalui pengalokasian biaya subsidi untuk 40 kursi penerbangan setiap hari.

Bantuan subsidi kursi akan membantu pemerintah daerah untuk merealisasikan penambahan jumlah maskapai penerbangan yang memberikan layanan bagi masyarakat di Papua Barat.

"BP Bintuni sudah menjamin 40 seat (kursi) setiap hari dan sangat membantu pemerintah daerah," jelas Paulus.

Saat ini, kata dia, pemerintah provinsi bersama Pemerintah Kabupaten Manokwari mempercepat penyelesaian proyek pengembangan Bandara Rendani yang meliputi perpanjangan landasan pacu (runway), terminal penumpang, dan infrastruktur lainnya.

Proyek pengembangan Bandara Rendani Manokwari memperoleh dukungan penuh dari Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

"Syarat dari pemerintah pusat, bandara harus dikembangkan, baru Garuda bisa masuk. Makanya, pemerintah daerah percepat penyelesaian proyeknya," ucapnya.

Bupati Manokwari Hermus Indou menjelaskan perpanjangan landasan pacu Bandara Rendani sesuai masterplan adalah 2.500 meter yang sementara dikerjakan.

Namun, pemerintah daerah menargetkan landasan pacu tersebut ditambah menjadi hingga 3.000 meter guna mengakomodasi pesawat jenis Airbus.

"Saya sudah usulkan masterplan-nya ditambah menjadi 3.000 meter dan pembebasan lahannya dilakukan secara bertahap," jelas Hermus.

Ia menjelaskan total kawasan Bandara Rendani mencapai 134,5 hektare, akan tetapi sebagian kawasan telah dihuni oleh warga, tanpa mengantongi izin dari pengelola bandara.

Dengan demikian, pemerintah perlu merelokasi warga demi mewujudkan pengembangan bandara yang representatif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi pada masa mendatang.

"Dari total luas kawasan, sebagiannya sudah dikuasi warga yang sebenarnya tidak mengantongi izin dari UPBU Rendani," terang dia.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua Barat Rommy Sariu Tamawiwy mengapresiasi upaya pemerintah provinsi memperluas kawasan bandara dan menambah jumlah layanan penerbangan.

Upaya pemerintah daerah memberikan dampak positif terhadap kualitas layanan masyarakat, pengembangan sektor pariwisata, dan pengendalian inflasi karena harga tiket transportasi udara lebih terkendali.

"Masyarakat punya banyak pilihan dan inflasi angkutan udara bisa ditekan," jelas Rommy.

Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat Lasmini mengatakan inflasi gabungan dua kota di Papua Barat pada Juli 2023 sebesar 3,62 persen (year on year/yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2022.

Inflasi dipicu oleh meningkatnya indeks harga dari sejumlah kelompok pengeluaran seperti transportasi (6,23 persen yoy), makan dan minum (5,27 persen yoy), rekreasi dan olahraga (5,36 persen yoy), dan perawatan jasa pribadi (4,98 persen yoy).

"Komoditas angkutan udara dari kelompok pengeluaran masih memberikan andil terhadap inflasi," jelas Lasmini.