Stabilitas Politik Diklaim Mampu Menentukan Status Ekonomi Indonesia

JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai bahwa stabilitas politik mampu menentukan status ekonomi Indonesia dalam hal apakah Indonesia menjadi negara berpendapatan menengah atau tinggi.

“Stabilitas politik akan menentukan apakah Indonesia akan menjadi negara berpendapatan menengah atau Indonesia akan menjadi negara berpenghasilan tinggi, dengan pendapatan per kapita di atas 10.000 dolar AS,” kata Menko Airlangga melalui keterangan resmi di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa 8 Agustus.

Hal itu disampaikan Airlangga dalam acara Democracy Dialogue yang diselenggarakan oleh The Jakarta Post.

Menurutnya, implementasi sistem demokrasi yang baik mampu menjadi jalan untuk menjaga stabilitas politik di Indonesia. Dengan menjalani Keketuaan ASEAN di tahun 2023, Indonesia saat ini ingin memimpin dengan memberikan contoh sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sekaligus terbesar di kawasan ASEAN.

Menko Airlangga menilai, penting bagi seluruh pemimpin untuk mengutamakan kerja sama dan dialog dalam menjaga stabilitas nasional, mencapai kemakmuran, dan menjaga demokrasi. Oleh karena itu dalam jangka panjang, demokrasi akan membawa manfaat bagi Indonesia.

Kemudian Menko Airlangga memaparkan, dibandingkan dengan lima hingga sepuluh tahun lalu, demokrasi global menunjukkan penurunan dan stagnasi. Hal itu dikonfirmasi dalam laporan Indeks Demokrasi 2022 yang dirilis oleh Economist Intelligence Unit (EIU) pada tahun 2023. Fenomena itu terjadi secara global dan tercermin dalam skor masing-masing wilayah.

Rata-rata skor regional Asia dan Australia tahun 2022 masih sama dengan tahun sebelumnya, yakni di level 5,46. Indonesia sendiri mencetak skor 6,72 atau masih sama dengan skor tahun 2021, namun telah meningkat secara signifikan dari skor 6,30 di tahun 2020.

“Berdasarkan Democracy Report 2022 dari V-Dem Institute, menyatakan terjadi kemunduran kualitas demokrasi di Asia Tenggara yang mengarah ke rezim otokratis. Tapi Indonesia tidak akan mengalami rezim otokratis. Indonesia adalah salah satu negara multipartai di dunia,” ujar Menko Airlangga.

Lebih lanjut, terdapat bukti yang menunjukkan hubungan yang kuat dan interaktif sepanjang sejarah antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi. Sebuah studi yang dilakukan oleh MIT menunjukkan bahwa negara-negara yang beralih ke pemerintahan demokratis mengalami 20 persen peningkatan PDB selama periode 25 tahun, dibandingkan dengan apa yang akan terjadi jika mereka tetap menjadi negara otoriter.

Hal tersebut menunjukkan bahwa membutuhkan waktu dan kemajuan yang stabil bagi demokrasi untuk meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat.

Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan mengenai perkembangan hubungan Indonesia sebagai salah satu key partner dengan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). Indonesia saat ini tengah berfokus untuk mendorong pemanfaatan keunggulan demografis Indonesia yang akan mencapai puncaknya dalam kurun waktu 13 tahun atau pada tahun 2035.

"Ini dapat menjadi potensi bagi Indonesia untuk menjadi negara ekonomi terbesar di dunia dengan memanfaatkan bonus demografi ini,” katanya pula.