JAKARTA - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan kuota Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Solar tidak mencukupi hingga akhir tahun 2023.
Anggota Komite BPH Migas Iwan Prasetya Adhi menyampaikan berdasarkan realisasi hingga saat ini kuota BBM subsidi hanya cukup hingga awal Desember 2023.
"Untuk itu, diperlukan upaya keras agar pendistribusian BBM subsidi ini tepat sasaran dan tepat jumlah, tidak kurang dan tidak lebih dari jumlah kuota yang ditetapkan Pemerintah,” papar Iwan kepada media, Kamis, 3 Agustus.
Diketahui, jika BBM subsidi ditetapkan sebesar 17 juta kilo liter untuk tahun 2023.
Untuk memastikan kuota cukup hingga akir tahun 2023 dan tepat sasaran, BPH Migas juga membentuk Tim Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan dan Monitoring BBM Subsidi.
"Mengingat terbatasnya anggaran Pemerintah, maka perlu dilakukan pengawasan yang ketat agar tidak melebihi kuota yang telah ditetapkan," ujar Iwan.
Upaya lain yang dilakukan BPH Migas agar BBM subsidi tepat sasaran dan tepat volume, antara lain penggunaan QR Code dan menertibkan penerbitan surat rekomendasi pembelian BBM subsidi melalui peningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah.
“Kenyataannya, banyak surat rekomendasi yang masih perlu diklarifikasi lagi," imbuhnya.
BACA JUGA:
Iwan mencontoh, kebutuhan melaut nelayan misalnya sekitar 20 liter BBM untuk dua hari dan biasanya beristirahat sehari untuk tidak melaut.
Namun yang terjadi nelayan setiap hari mengambil jatah BBM subsidi dan kemudian dijual ke pengepul.
"Ini yang akan kita tertibkan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait agar dilakukan perhitungan bersama kebutuhan masing-masing nelayan atau petani,” pungkas Iwan.