Anggaran Polri Terbesar Ketiga di Tahun Politik, Srimul: Kita Dukung Program Prioritas 2024

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan  kantor kebendaharaan negara siap mendukung rencana kerja Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Tahun 2024.

Komitmen tersebut disampaikan Srimul saat berbicara di Musrenbang Polri tengah pekan ini.

“Program prioritas Polri tahun 2024, kita akan dukung,” tegas dia.

Menurut Menkeu, institusi kepolisian memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas kamtibmas yang juga sejalan dengan percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Disebutkan bahwa isu kamtibmas yang sangat menonjol tahun depan yaitu pelaksanaan pemilu, meski bukan satu-satunya.

Kata Menkeu, banyak ancaman yang dapat berasal dari dalam dan luar negara seperti aspek sosial, interaksi, dan teknologi, yang perlu untuk terus diidentifikasi.

Sementara itu, terkait tema rencana kerja Polri tersebut, Srimul berharap, institusi tersebut dapat menciptakan lingkungan yang sehat bagi iklim usaha.

“Ekonomi inklusif ini artinya apabila instansi publik termasuk kepolisian bisa terus mendukung upaya memeratakan kesejahteraan. Artinya masyarakat terutama di level akar rumput bisa melaksanakan kegiatan ekonomi, terlindungi, dan merasakan pentingnya kepastian sehingga mereka bisa terus mengembangkan usahanya secara baik dan birokrasi termasuk kepolisian dan APH sebagai instansi yang mendukung, bukan dianggap sebagai momok atau yang membebani. Ini tentu membutuhkan sebuah mindset pelayanan yang betul-betul prima,” jelasnya.

Dia menambahkan, dalam rangka menjaga kelancaran rencana kerja, pagu indikatif Polri akan tetap menjadi yang terbesar ketiga di tahun 2024.

“Kita harap ini akan bisa memenuhi kebutuhan dari mulai membangun SDM, memberikan tunjangan yang memadai hingga belanja operasional untuk operasional kepolisian dan dalam mendukung berbagai macam aktivitas penting,” tutur Sri Mulyani. 

Sebagai penutup, Menkeu memastikan Kemenkeu akan terus bekerja sama secara baik dengan institusi Polri. Menurutnya, menjaga Indonesia harus dilakukan bersama seluruh kementerian/lembaga (K/L)/

“Tidak ada satu instansi atau institusi bisa bekerja sendiri untuk menanganinya. Oleh karena itu, kerja sama sinergi dan kolaborasi menjadi keharusan,” tutup Menkeu Sri Mulyani.