BPKP Temukan Ada 58 Proyek Strategis Nasional Belum Digarap

JAKARTA - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat ada sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) yang belum mulai dibangun. Jumlahnya mencapai 58 proyek infrastruktur strategis.

Hal ini diungkap Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern (Rakornaswasin), di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Rabu, 14 Juni.

“Pada sektor infrastruktur, terdapat 58 proyek strategis nasional (PSN) infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya,” ujarnya, di Kantor BPKP, Jakarta, Rabu, 14 Juni.

Namun sayangnya, pria yang akrab disapa Ateh ini tidak merinci proyek-proyek tersebut. Meski begitu, kata dia, kondisi ini menjadi ciri kalau pelaksanaan program pemerintah masih belum berjalan dengan optimal.

“Kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan,” tuturnya.

Di sektor pembangunan manusia, sambung Ateh, pihaknya juga menemukan ada program yang belum berjalan optimal.

Misalnya, soal penyelesaian kasus stunting yang tidak sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

“Pada sektor pembangunan manusia, upaya peningkatan kualitas SDM Indonesia belum merata. Sebagai contoh, hal ini terlihat dari penyelesaian kasus stunting yang tidak sesuai target RPJMN pada 378 daerah, serta kualitas ruang kelas sekolah yang masih perlu ditingkatkan pada 241 daerah provinsi, kabupaten/kota,” jelasnya.

Sementara itu, sambung Ateh, dari aspek efektivitas dan harmonisasi pembangunan di daerah, perencanaan dan penganggaran daerah masih belum optimal.

“Berdasarkan hasil pengawasan, kami menemukan sebanyak 43 persen program berpotensi tidak optimal mengungkit sasaran pembangunan pada daerah yang diuji petik,” ujarnya.

“Di samping itu, kami juga menemukan adanya potensi pemborosan alokasi belanja daerah sebesar 21 persen dari nilai anggaran yang diuji petik,” sambungnya.