JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani berbicara mewakili pemerintah untuk menyampaikan tanggapan atas pandangan Fraksi-Fraksi DPR terhadap kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024.
Pada kesempatan itu, bendahara negara menyinggung soal arah kebijakan utang pemerintah dalam rancangan pembahasan APBN.
Sri Mulyani menjelaskan, defisit dan pembiayaan anggaran bakal dikelola secara sehat, prudent, dan berkelanjutan.
“Dalam menjalankan kebijakan fiskal 2024 yang ekspansif, terarah dan terukur, pemerintah akan mengendalikan defisit di kisaran 2,16 perse hingga 2,64 persen dari produk domestik bruto (PDB),” ujarnya dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 30 Mei.
Menurut Menkeu, pembiayaan utang tetap dikelola secara prudent, dan sustainable sesuai best practice pengelolaan utang.
“Pemerintah akan menjaga keseimbangan antara biaya dan risiko, menjaga rasio utang dalam batas aman di kisaran 38,07 persen hingga 38,97 persen PDB,” tuturnya.
Adapun dalam strategi penerbitan utang, dilakukan secara terukur, serta melakukan pendalaman pasar agar cost of fund semakin efisien.
“Pemerintah terus mendorong pembiayaan inovatif dan kreatif dengan memberdayakan peran swasta, BUMN, BLU, SMV, dan SWF untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan,” tegas dia.
BACA JUGA:
Mengutip realisasi APBN 2023 terbaru, jumlah utang pemerintah sampai dengan April adalah sebesar Rp7.849,8 triliun.
Angka ini lebih rendah Rp29,1 triliun dari periode Maret yang sebesar Rp7.879 triliun.
“Rasio utang (per April) terhadap produk domestik bruto (PDB) adalah sebesar 38,15 persen,” tulis Kementerian Keuangan dalam risalahnya.
Secara terperinci, komposisi utang didominasi dari domestik, yaitu 72,88 persen. Sementara berdasarkan instrumen, komposisi utang mayoritas berupa SBN yang mencapai 89,26 persen.
Per akhir April 2023, pemerintah mengklaim profil jatuh tempo utang Indonesia diklaim cukup aman dengan rata-rata tertimbang jatuh tempo (average time maturity/ATM) di kisaran 8 tahun.