Sri Mulyani Sampaikan Tanggapan Pemerintah Atas Pandangan DPR terhadap Kerangka Fiskal 2024

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani hari ini menyampaikan tanggapan pemerintah atas pandangan Fraksi-Fraksi DPR terhadap kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2024.

Dalam kesempatan tersebut Menkeu mengungkapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada semua Fraksi atas berbagai masukan dan pandangan. Dia juga menyambut gembira persetujuan dari seluruh Fraksi untuk melanjutkan pembahasan Dokumen KEM-PPKF 2024 sebagai acuan dalam Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN Tahun Anggaran 2024.

“Kami menyimak dengan sungguh-sungguh berbagai pandangan Fraksi DPR RI atas KEM-PPKF Tahun 2024 yang bersepakat bahwa tantangan ke depan, yang berasal dari eksternal semakin berat, khususnya terkait meningkatnya fragmentasi geopolitik dan berbagai implikasinya,” ujar dia di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta pada Selasa, 30 Mei.

Menurut Menkeu, penguatan efektivitas pengelolaan kebijakan fiskal perlu terus dijaga mengingat peran krusial APBN sebagai instrumen peredam gejolak ketidakpastian. Di sisi lain, APBN terus digunakan untuk mendukung pelaksanaan berbagai agenda pembangunan nasional.

“Kondisi kesehatan dan kesinambungan fiskal juga perlu terus diperkuat guna menghasilkan kebijakan fiskal yang kredibel dan mampu menjadi jangkar stabilitas ekonomi makro,” tuturnya.

Bendahara negara menambahkan, aktivitas konsumsi diperkirakan akan menguat di tahun depan sejalan dengan terjaganya daya beli masyarakat, inflasi yang terkendali dan meningkatnya penciptaan lapangan kerja.

Menkeu menjelaskan, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada serentak juga akan turut mendorong aktivitas perekonomian. Kata dia investasi juga diharapkan dapat meningkat, khususnya terkait sektor-sektor berbasis hilirisasi, baik mineral dan produk-produk pertanian.

“Pembangunan smelter yang terus meningkat akan mendorong belanja modal korporasi pada sektor-sektor terkait. Percepatan pelaksanaan agenda reformasi struktural yang dilakukan Pemerintah diharapkan dapat terus memperbaiki iklim investasi dan bisnis di Indonesia sehingga mampu mendorong daya tarik investasi yang lebih besar,” tegasnya.

Adapun, sejumlah kerangka makro APBN yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

Pertumbuhan ekonomi 5,3 persen hingga 5,7 persen

Inflasi dalam range 4,5-5,3 persen

Nilai tukar rupiah Rp14.700 hingga Rp15.300 per dolar AS

Suku bunga SBN 10 tahun 6,49-6,91 persen.

Harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75 hingga 85 dolar AS per barel

Lifting minyak bumi 597.000 - 652.000 per barel per hari

Lifting gas 999.000 - 1.054.000 barel setara minyak per hari.