Bagikan:

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir pasang target penyatuan manajemen pengelolaan dana pensiun (dapen) milik perusahaan pelat merah rampung di akhir bulan ini.

Lebih lanjut, Erick menegaskan konsolidasi terhadap seluruh dapen milik BUMN dilakukan agar lebih transparan dan profesional.

“Targetnya, akhir bulan ini, manajemen pengelolaan dapen-dapen BUMN akan menjadi satu,” ujar Erick, di Jakarta, ditulis Rabu, 10 Mei.

Erick meyakini pengelolaan yang lebih profesional akan menutup celah potensi korupsi hingga salah kelola dapen BUMN. Penyatuan manajemen pengelolaan juga menjadi upaya kuat dalam menyudahi terulangnya kasus korupsi yang kerap terjadi di dapen BUMN.

“Dapen akan dikelola oleh ahlinya dengan penempatan investasi yang bisa dipertanggungjawabkan dan transparan. Jadi, tak ada lagi nanti cerita dapen dikorupsi, sejak awal saya katakan, saya akan sikat kalau sudah korupsi,” kata Erick.

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan 6 tersangka kasus dugaan korupsi Dana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) di PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo tahun 2013-2019.

Menurut Erick, butuh tiga tahun bagi dirinya untuk membuka kasus ini. Erick mengatakan upaya bersih-bersih di tubuh dana pensiun wujud konkret dalam melindungi para pekerja di BUMN.

“Hal ini membuktikan bahwa ini bukan hal yang mudah, namun perlahan tetap kita lakukan. Mohon doakan kami dalam upaya bersih-bersih BUMN. Supaya tidak ada lagi rasa keadilan yang tercemar oleh tangan-tangan kotor,” ucap Erick.

Lebih lanjut, Erick mengatakan terkuaknya kasus dana pensiun Pelindo menjadi pintu masuk bagi Kementerian BUMN untuk terus memperbaiki sistem tata kelola dana pensiun di BUMN.

Erick menyebut ada hak karyawan BUMN, hak keluarga, dan hak hidup sejahtera di hari tua yang harus dijaga.

“Ini kan tidak adil. Hak mereka akan berusaha saya jaga dengan sekuat tenaga,” ucap Erick.