JAKARTA - Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan bahwa rencana impor beras sebanyak 2 juta ton ini hanya untuk menutup kekurangan dari serapan hasil panen petani dalam negeri.
Arief menekankan bahwa pemerintah memiliki prioritas menyerap beras petani dalam negeri, meski izin impor beras sudah keluar.
“Sekarang semua yang kita kerjakan adalah fokus di dalam negeri, impor itu hanya untuk melengkapi jika kekurangan,” ujarnya di Komplek Pergudangan Bulog Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis, 6 April.
Lebih lanjut, Arief mengatakan pemerintah dalam melakukan importasi secara terukur. Artinya, impor tidak akan dilakukan selama terpenuhi dari hasil panen dalam negeri. Karena itu, Arief meminta masyarakat tidak hanya fokus terhadap rencana impor yang akan dilakukan.
“Apakah impor yang 500.000 tahun kemarin yang dilakukan Bulog itu mengganggu harga gabah atau beras petani? Tidak sama sekali, itu artinya pemerintah melakukan importasi yang terukur dengan harga di tingkat petani itu terjaga,” ungkapnya.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan tidak mempermasalbkan jika rencana impor 2 juta ton beras ini tidak terpenuhi. Asalkan, kata dia, kebutuhan dalam negeri terpenuhi.
“lya enggak asalkan dalam negeri sudah terpenuhi. Sekarang tugasnya Bulog untuk mendapatkan itu secara kebutuhan. Bulog bukan untuk dagang tapi untuk kepentingan buffer stock tadi,” katanya.
Buwas sapaan akrab Budi Waseso menjelaskan bahwa saat ini izin impor memang sudah didapatkan. Namun, kata dia, pihaknya belum melakukan kontrak dengan negara-negara produsen beras.
BACA JUGA:
“Sekarang gini, kita ini memang belum lelang, tapi kita sudah warning-warning ke sana. Umpamanya, kamu sanggup berapa nih kalau saya datangkan bulan ini, umpamanya 25.000, ok kita kunci. (Cari lagi) kamu sanggup berapa? 10.000, ok,” katanya.
Lebih lanjut, Buwas mengungkapkan alasan belum melakukan kontrak dengan negara produsen. Kata dia, hal ini karena jika sudah dilakukan kontrak maka Bulog memiliki kewajiban untuk mendatangkan beras tersebut.
“Jadi untuk bulan ini kita gitu kan, tapi belum kita kontrak, kita ikuti perkembangan-perkembangan. Karena kalau sudah ada kontrak mau nggak mau harus kita datangkan. Nanti kalau kita datangkan tapi kita nggak perlu gimana? Nah masalah lagi,” jelasnya.
