Kembangkan Food Estate di Indonesia, Menteri Basuki Lakukan Hal Ini

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggelar rapat koordinasi dengan Kementerian Pertanian (Kementan) guna mendukung pengembangan program food estate di sejumlah daerah, yang diharapkan menjadi lumbung pangan baru di luar Pulau Jawa, pada hari ini.

Dalam rapat tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, rapat kali ini bertujuan untuk menyelaraskan dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan program bersama pengembangan food estate di beberapa daerah yang sudah dimulai.

"Program food estate ini adalah program bersama antar beberapa kementerian dan lembaga," kata Basuki dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 5 April.

Dia menyebut, saat ini pihaknya telah melakukan pembangunan infrastruktur untuk mendukung pengembangan food estate di Sumatra Utara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua.

"Untuk di Sumatra Utara di Kabupaten Humbang Hasundutan, pada saat ini infrastruktur air baku (jaringan perpipaan primer dan sekunder) telah tersedia untuk lahan 1.000 ha, yang sudah siap untuk ditanami seluas 119 ha. Dari 119 ha, lahan yang sudah dimanfaatkan seluas 41,8 ha, di antaranya ditanami bawang merah, bawang putih, cabai, kubis, jagung dan kentang, oleh masyarakat," ujar Basuki.

Selain itu, Basuki menyebut, telah dilakukan land clearing di kawasan Taman Sains dan Teknologi Herbal (TSTH) seluas 72 ha (dari rencana 200 ha), serta pembangunan Fasilitas TSTH, seperti gedung riset, mess karyawan, screen house dan infrastruktur kawasan, dengan progres mencapai 97,5 persen dan target selesai akhir April 2023.

Terdapat pula pembangunan Jalan Akses TSTH sepanjang 14,3 Km, jalan akses food estate 8 Km, dan dua jembatan.

"Kemudian, food estate di Kalimantan Tengah. Pada 202, pemerintah merencanakan pengembangan food estate seluas 43.000 ha. Kementerian PUPR telah mendukung penyediaan infrastruktur berupa jaringan irigasi rawa di Blok A seluas 43.000 ha," ungkap Menteri PUPR.

Lebih lanjut, Basuki menjelaskan, penyediaan infrastruktur jaringan irigasi tersebut, terdiri dari pekerjaan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi rawa sepanjang 2.195 km, pembangunan pintu dan jembatan sejumlah 178 unit pintu air dan 60 unit box culvert.

Kemudian, pembangunan dan rehabilitasi Pintu Air DIR Dadahup Tahap 2 (SYC), berupa pembangunan 1 pintu air primer, pembangunan 4 pintu air tersier, pembangunan 9 box culvert, dan rehabilitasi 3 pintu air primer.

"Sedangkan, untuk di NTT, pengembangan food estate terdapat di Kabupaten Belu, Sumba Tengah, dan Sumba Timur. Di Kabupaten Belu, pemanfaatan air dari Bendungan Rotiklot seluas 55 ha, pemanfaatan air dari Bendungan Haliwen seluas 20 ha, dan dari Bendungan Haekrit seluas 60 ha, juga ada pemanfaatan sumur air tanah sebanyak 23 lokasi untuk area seluas 230 ha," jelasnya.

Sedangkan untuk di Kabupaten Sumba Tengah NTT, Menteri Basuki mengatakan, telah dilakukan peningkatan Jaringan Irigasi Embung Lokojange dengan luas layanan 260 ha dan pemanfaatan air tanah lewat pembuatan sumur.

"Untuk di Sumba Timur, pengembangan lahan sorgum sangat didukung dengan ketersediaan air tanah yang banyak dan aktifnya petani, salah satunya Kementerian PUPR bangun 4 titik sumur bor dan 50 titik sumur gali untuk melayani 389 ha lahan masyarakat di Desa Patawang," ungkapnya.

Terakhir, untuk food estate di Keerom, Papua, pada tahap pertama, Kementerian PUPR mulai menyiapkan food estate di lahan eks-sawit seluas 3.000 ha. "Sejauh ini sudah dilakukan olah tanah siap tanam seluas 500 ha, kalau ini dapat ditanami dengan baik baru dilanjutkan, karena ketersediaan airnya sangat cukup," imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan rasa terima kasih atas kerja sama Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanian untuk pengembangan food estate di sejumlah daerah tersebut.

"Mungkin sistem pengairan ke depannya harus terus dibenahi. Untuk air, kami tetap berharap bantuan dari Kementerian PUPR dan kami siap mendukung," pungakasnya.