Tingkatkan Produksi Nasional, KKP Kembangkan Budidaya Ikan Nila di Papua

JAKARTA - Kementerian Kelautan dan Perikanan mengembangkan budidaya ikan nila di Papua sebagai salah satu upaya meningkatkan produksi perikanan budidaya nasional.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tb Haeru Rahayu menyebut, selain karena ketersediaan lahan, minat konsumsi ikan nila di Papua juga tinggi.

"Papua mempunyai potensi lahan sangat luas, termasuk di Jayapura dan cocok untuk pengembangan budidaya ikan nila. Selain itu, minat konsumsi ikan nila masyarakat Papua sangat tinggi. Harapannya ini mampu meningkatkan produksi dan ekonomi di Jayapura dan Papua pada umumnya," ujar Haeru dalam keterangan tertulisnya, dikutip Jumat, 24 Maret.

Haeru berharap, pengembangan budidaya ikan nila di Papua ini mampu mendukung peningkatan produksi budidaya ikan nila nasional yang ditargetkan mencapai sekitar dua juta ton pada 2023.

Selain itu, kata dia, diharapkan juga mampu memenuhi permintaan pasar yang meningkat. "Selain untuk konsumsi lokal, ikan ini juga merupakan komoditas ekspor terutama ke Amerika Serikat, yang diekspor dalam bentuk fillet," kata dia.

Dirjen itu menambahkan, saat ini, budidaya ikan nila masih menjadi salah satu bisnis yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia.

Pasalnya, pengelolaan budidaya yang relatif mudah, serta komoditas tersebut sangat diminati masyarakat dan memiliki daya tahan yang baik terhadap penyakit.

"Ikan nila termasuk ikan yang kuat terhadap serangan penyakit, masa pemeliharaan hanya tiga sampai dengan empat bulan. Makanya, komoditas ini sangat cocok untuk menjadi usaha dan bisnis budidaya di masyarakat, karena sangat menjanjikan dan peluang menghasilkan keuntungan lebih besar," jelas Haeru.

Lebih lanjut, kata Haeru, berdasarkan trademap tahun 2021, Indonesia menduduki posisi kelima sebagai negara pengekspor produk ikan nila di pasar global.

"Selain udang dan komoditas lain, ikan nila pun akan menjadi prioritas untuk terus kami kembangkan. Bukan hanya untuk kebutuhan dalam negeri, melainkan untuk ekspor," tuturnya.

"Dengan potensi lahan, tenaga kerja, teknologi budidaya yang tersedia dan telah dikuasai, serta tersedianya jaminan mutu, produksi dan peningkatan ekspor bisa lebih baik," pungkas Haeru.