Petani Keluhkan Pupuk Langka, BUMN Ini Diminta Buka 1.000 Kios Komersil
Ilustrasi Pupuk (Dok. Antara)

Bagikan:

JAKARTA – Ketua Komisi IV DPR, Sudin meminta PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk membangun 1.000 kios komersil atau non-subsidi di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mengatasi masalah ketersediaan, khususnya bagi petani yang tidak mendapatkan alokasi pupuk subsidi.

Lebih lanjut, Sudin mengatakan permintaannya tersebut berdasarkan banyaknya keluhan dari para petani terkait dengan kelangkaan pupuk.

“Petani komplain pupuk langka, maka saya perintahkan kepada Pupuk Indonesia dan anak perusahaannya untuk membuat 1.000 kios pupuk komersil atau non subsidi. Jadi kalau yang subsidi nggak dapet dia bisa beli non subsidi,” katanya di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Senin, 20 Maret.

Sebenarnya, kata Sudin, kapasitas produksi milik PT Pupuk Indonesia (Persero) telah memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah setiap tahunnya. Pada tahun 2023, pemerintah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sekitar 7,8 juta ton.

Terkait dengan masih adanya persoalan dengan ketersediaan pupuk bersubsidi, kata Sudin, hal ini karena alokasi yang ditetapkan tidak sebanding dengan kebutuhan yang diusulkan petani pada sistem pendataan Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan).

“Permintaan pupuk dari petani se-Indonesia jumlahnya 23 juta ton kurang lebih, tetapi pemerintah hanya siap mensubsidi pupuk sebanyak 9 juta ton, maka kegaduhan terjadi,” tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Gusrizal mengatakan bahwa kapasitas produksi produk pupuk milik Pupuk Indonesia Grup mampu memenuhi kebutuhan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan Pemerintah.

Adapun, dari kapasitas produksi Pupuk Indonesia totalnya mencapai 13,9 juta ton yang terdiri dari 8,8 juta ton pupuk urea, 3,8 juta ton pupuk NPK, dan sisanya sekitar 1,3 juta ton jenis lainnya.

“Jadi kalau Urea kita lebih dari cukup, produksi kita 8,5 juta ton, subsidi hanya sekitar 4,7 juta ton, jadi kita punya kelebihan 3,8 juta ton, sementara kebutuhan domestik diperkirakan hanya 6,5 juta ton, jadi kami masih lebih 2,5 juta ton,” kata Gusrizal.

Sedangkan untuk pupuk NPK, sambung Gusrizal, kapasitas produksi Pupuk Indonesia juga telah memenuhi bahkan memiliki surplus sekitar 300.000 ton. Hal ini dikarenakan, kapasitas produksi sekitar 3,5 juta ton dari kebutuhan NPK subsidi sekitar 3,2 juta ton.

“Kapasitas kita cuma 3,5 juta ton, subsidi 3,2 juta ton, jadi kita punya 300.000 ton (surplus),” ungkapnya.