Bagikan:

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani merasa heran terhadap penggunaan anggaran penanganan stunting di daerah yang dipakai untuk keperluan pagar puskesmas.

Menurut dia, hal tersebut jelas menyalahi rencana peruntukan anggaran yang telah dimaksudkan oleh pemerintah.

“Tadi disampaikan ada ganti pagar puskesmas masuk kategori stunting. Padahal item yang betul-betul untuk bayi stunting hanya 34 triliun. Bayangkan porsinya kecil yang sampai masuk ke mulut bayi dan ibu hamil. Sementara ada 283 subkegiatan dengan total anggaran Rp77 triliun,” ujarnya dikutip Kamis, 16 Maret.

Menkeu menjelaskan, kondisi ini menunjukan bahwa terdapat persoalan tersendiri dalam sistem birokrasi yang ada di Indonesia.

“Ini menggambarkan PR kita banyak sekali, dan yang paling berat adalah melakukan penyederhanaan birokrasi untuk tidak sekedar naik pangkat namun benar-benar menyelesaikan masalah,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan sudah menerapkan konsultasi dalam jaringan sehingga mampu memangkas biaya perjalanan dinas.

"Lumayan perjalanan dinas tidak datang lagi banyak, biasanya setiap aturan baru penuh kantor kami untuk menjamu sampai jamuan makan minumnya habis," katanya dikutip dari Antara.

Efisiensi perjalanan dinas pemerintah daerah disebutnya sebesar Rp75 miliar yang bisa dialihkan untuk penanganan stunting.

"Kita bisa hemat kurang lebih dalam beberapa bulan kalau kita hitung perjalanan dinas hemat Rp75 miliar dan kalau kita bagi-bagi untuk stunting itu sudah dapat untuk 14.700 bayi stunting yang membutuhkan perhatian dari kita semua," ucap dia.