RI Makin Gencar Angkat Isu Ekonomi Biru dalam Keketuaan ASEAN 2023

JAKARTA – Indonesia dan negara ASEAN memiliki pandangan yang sama untuk mengoptimalisasi peran lautan sebagai salah satu sektor pendorong pertumbuhan dengan konsep Ekonomi Biru atau Blue Economy.

Deputi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi menjelaskan sebagai pengakuan atas pentingnya Blue Economy bagi regional, para pemimpin ASEAN menyepakati pertemuan KTT ASEAN ke-38 pada 2021 untuk mengadopsi Deklarasi Blue Economy.

“Deklarasi ini menyoroti komitmen negara anggota untuk membuka jalan bagi penggunaan laut dan sumber daya air yang berkelanjutan dan inklusif,” ujarnya dalam keterangan tertulis seperti yang dilansir laman resmi pada Senin, 6 Maret.

Menurut Edi, melalui Keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Indonesia akan konsisten mendorong stabilitas kawasan dan pusat pertumbuhan global di masa depan, termasuk ekonomi biru.

“Untuk itu, Keketuaan ASEAN Indonesia 2023 telah mengangkat ASEAN Blue Economy framework sebagai salah satu prioritas utama pada bidang ekonomi,” tuturnya.

Edi menjelaskan, kerangka tersebut bertujuan untuk mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan di kawasan serta mendukung inisiatif keberlanjutan.

Kata dia, framework ini akan memperkuat komitmen ASEAN untuk memimpin kerja sama regional mengenai Blue Economy yang berfokus pada value creation, inklusivitas, dan keberlanjutan sebagai elemen utama.

”Mengingat lingkungan strategis yang penuh dengan kepentingan yang saling bersaing, penting bagi ASEAN untuk tetap terbuka terhadap dinamika eksternal sembari menjaga sentralitas dan persatuannya,” tegasnya.

Sebagai informasi, lautan diperkirakan memiliki nilai sebesar 2,5 triliun dolar AS dan diproyeksikan dapat memberi banyak peluang ekonomi.

Sedangkan, nilai pasar sumber daya laut dan pesisir juga diperkirakan dapat mencapai 3 triliun dolar AS per tahun atau setara 5 persen dari total PDB global.

Adapun, pengembangan ASEAN Blue Economy Framework telah selaras dengan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) yang disepakati pada 2019 lalu.

AOIP telah menyediakan platform di tingkat kawasan untuk memperkuat kerja sama di bidang maritim dan pembangunan berkelanjutan, sekaligus menavigasi posisi global ASEAN di tengah gelombang geopolitik di Indo-Pasifik.