ASEAN Diharapkan Lebih Responsif soal Isu Kesenjangan Pembangunan

JAKARTA - Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kemenko Perekonomian Edi Prio Pambudi sebagai pemimpin delegasi Indonesia dalam Rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Ke-44 dan Ke-45 ASEAN berharap ASEAN lebih responsif terhadap isu kesenjangan pembangunan di kawasan.

Pertemuan tersebut digelar pada 6-11 Oktober 2024 di Vientiane, Laos.

“Kita mempunyai banyak inisiatif untuk agenda keberlanjutan, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita merumuskan rencana aksi yang strategis untuk menjalankan berbagai inisiatif tersebut,” kata Edi mengutip Antara.

Dalam KTT itu, isu-isu ekonomi yang dibahas meliputi lanskap ekonomi regional, capaian prioritas ekonomi ASEAN, capaian implementasi Cetak Biru ASEAN 2025, isu keberlanjutan, isu transformasi digital, penyusunan Rencana Strategis MEA 2026-2030, keanggotaan Timor Leste, serta dokumen yang akan disepakati pada tingkat Menteri dan Kepala Negara.

”Saya ucapkan selamat kepada Laos atas Keketuaan di ASEAN 2024. Sudah banyak capaian positif, namun ada beberapa inisiatif yang perlu menjadi perhatian ke depan yaitu penguatan infrastruktur pariwisata, penekanan pada isu geopolitik dan geoekonomi, identifikasi potensi kerja sama dengan mitra ASEAN termasuk Gulf Cooperation Council (GCC),” ujar Edi.

Keketuaan Laos di ASEAN tahun 2024 mengangkat tema "Enhancing Connectivity and Resilience". Melalui tema tersebut, Laos memiliki misi utama untuk mempromosikan konektivitas infrastruktur, mempersempit kesenjangan pembangunan, mempromosikan integrasi ekonomi, mendorong hubungan antar masyarakat, serta memperkuat hubungan ASEAN dengan mitra eksternal. Untuk mendukungnya, prioritas ekonomi Laos fokus pada tiga strategi utama, yaitu integrasi dan konektivitas, inklusivitas, dan keberlanjutan.

ASEAN saat ini mempunyai beberapa inisiatif terkait dengan isu keberlanjutan seperti netralitas karbon, ekonomi biru, ekonomi sirkular dan lain sebagainya.

Dalam pertemuan tersebut, para pejabat senior juga membahas dokumen-dokumen yang memerlukan adopsi, pengesahan, atau notasi dari Dewan MEA.

Dokumen tersebut terdiri dari empat dokumen untuk diadopsi, lima dokumen untuk disahkan, dan enam dokumen untuk dinotasi Dewan MEA.

Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan menjadi dasar kerangka dan implementasi kerja sama kawasan di bidang ekonomi, termasuk terkait dengan ekonomi inklusif, pertanian berkelanjutan, ekoturisme, hingga kecerdasan buatan.