JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut ada potensi kebakaran lebih besar dari yang terjadi di Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara. Karena itu, Erick meminta BUMN yang memiliki objek vital nasional untuk menata ulang kawasannya.
Adapun sejumlah BUMN yang memiliki wilayah bisnis di objek vital nasional di antaranya, Pertamina, Pupuk Indonesia, Mind ID, hingga PLN.
Erick menilai obyek vital nasional milik Pupuk Indonesia punya risiko yang lebih besar ketimbang kejadian di Depo Pertamina Plumpang. Karena itu, menurut dia, penataan kawasan menjadi hal yang penting.
“Saya rasa, sama, konsekuensinya kan kalau sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ini kan membahayakan warga sekitarnya. Pupuk (Pupuk Indonesia) itu lebih bahaya lagi, Pupuk itu ada gas ada amonia, kalau terjadi suatu yang tidak diinginkan, itu ledakannya seperti bom. Jadi zonanya itu lebih bahaya lagi," ujarnya di Rumah Sakit Pusat Pertamina (RSPP), Jakarta, Sabtu, 4 Maret.
Kata Erick, mengenai kondisi obvitnas ini hari ini rata-rata buffer zone-nya, atau jaraknya itu sangat amat tipis. Dimana 75 persen laut dan 25 persen darat.
Lebih lanjut, Erick menjelaskan jika melihat buffer zone Pertamina di tahun 1971, sampai 1987, itu sangat aman. Namun, sambung dia, setelah reformasi 1998 banyak kehilangan lahan.
“Ini konteksnya bukan cuma Plumpang, ya di objek vital nasional,” katanya.
Erick mengatakan penataan buffer zone ini sudah jadi rencana dari 2 tahun lalu. Ia menginstruksikannya ke Pertamina, Mind ID, PLN, dan Pupuk Indonesia.
Tujuan penataan ini, sambung Erick, agar zona penyangga untuk keamanan lingkungan sekitar bisa kembali pada batas aman seperti dulu.
Namun, kata Erick, penataan ulang zona penyangga (buffer zone) di objek vital nasional, perlu adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Kalau tidak mungkin, ya kita relokasi seperti yang dorong waktu itu 2 tahun lalu untuk meminsahkan plumpang ke Plindo. Satu dan lain hal akan cek ulang. Tapi tak mungkin konteks zonasi kita kerja sendiri perlu dukungan pemda,” ujarnya.
