JAKARTA – Pertemuan pertama menteri keuangan dan gubernur bank sentral negara G20 tetap bersepakat jika kondisi global masih menjadi ancaman utama perekonomian.
Disebutkan bahwa kenaikan inflasi, gejolak harga pangan dan energi, kondisi keuangan, serta isu geopolitik masih menjadi fokus utama di 2023.
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan, komunikasi yang insentif dan koordinasi yang kuat menjadi kunci keberhasilan menghadapi berbagai tekanan tersebut.
“Menjadi semakin penting untuk terus mendorong bauran kebijakan yang well-calibrated, well-planned dan well-communicated,” ujarnya saat menghadiri agenda G20 di Bangalore, India, dilansir laman resmi pada Selasa, 28 Februari.
Menurut Perry, bank sentral harus memiliki sinergi kebijakan yang tepat dengan pemerintah selaku penyelenggara negara.
Pasalnya, hampir seluruh keputusan ekonomi strategis dilakukan oleh pemerintah selaku badan eksekutif yang menerima mandat dari rakyat.
“Sinergi kebijakan antara bank sentral dengan pemerintah dapat mengatasi tantangan perekonomian yang semakin kompleks,” tuturnya.
Perry mencontohkan, implementasi kebijakan seirama antara BI dan pemerintah serta pihak terkait lain telah membuahkan hasil positif dalam hal pengendalian inflasi.
“Ini adalah upaya konkret dalam menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan di tengah tantangan global saat ini,” tegas dia.
BACA JUGA:
Sebagai informasi, Presidensi G20 tahun ini dipegang oleh India yang mengusung tema One Earth, One Family, One Future.
Sejumlah isu yang diangkat oleh negara Asia Selatan itu antara lain perlambatan pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi yang tinggi, pengetatan kondisi keuangan, kerentanan pangan dan energi, dan juga kerentanan yang dihadapi negara berkembang.
Selain itu, isu perang di Ukraina juga menjadi perhatian negara G20 karena telah berdampak buruk bagi perekonomian global.
Terkait hal ini, negara G20 sepakat untuk memperkuat kerja sama multilateral guna mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mengatasi kerentanan yang terjadi.
Negara-negara G20 juga mendukung upaya untuk memperkuat pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan, khususnya yang berkaitan dengan aset kripto, lembaga keuangan non-bank dan sistem pembayaran lintas batas.
Lebih lanjut, para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 juga berkomitmen untuk mendukung pengembangan inklusi keuangan melalui pemanfaatan infrastruktur digital publik.