Sri Mulyani Paham Kemarahan Publik, Janji Kerja Sungguh-sungguh dan Tanpa Kompromi

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyatakan akan terus menjunjung komitmen penegakan disiplin di instansi yang dia pimpin.

Ketegasan itu dia sampaikan menyusul perkara yang membelit pegawai tinggi pajak atas nama Rafael Alun Trisambodo (RAT) sehingga menimbulkan ekses negatif kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Saya memahami kekecewaan dan kemarahan masyarakat terhadap tindakan jajaran Kemenkeu atau Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang mengkhianati kepercayaan publik,” ujarnya melalui keterangan tertulis pada Jumat, 24 Februari.

Menkeu mengungkapkan tindakan korektif terus dilakukan dengan konsisten dan tegas.

“Kepercayaan masyarakat tidak boleh dicederai dan dikhianati, kami jaga dengan sungguh-sungguh dan tanpa kompromi,” tutur dia.

Menkeu menambahkan, pihaknya berterima kasih kepada masyarakat yang patuh membayar pajak sesuai undang-undang. Kata bendahara negara, pajak dan APBN adalah pondasi dan tiang negara untuk membangun Indonesia.

“Kami menghargai dan terus mengharapkan dukungan masyarakat untuk ikut menjaga dan mengawasi Kementerian Keuangan,” tegasnya.

Demi mencapai cita-cita itu, bendahara negara mengharapkan peran aktif publik sebagai mitra kerja pemerintah.

“Masyarakat dapat menyampaikan informasi tentang keluhan, kecurangan, penyalahgunaan kewenangan di Kementerian Keuangan melalui layanan pengaduan kami,” ungkap dia.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, persoalan RAT mencuat setelah anaknya tetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan penganiayaan terhadap pemuda yang berasal dari keluarga GP Ansor.

RAT sendiri terus menjadi sorotan dari sisi kepemilikan harta lantaran memiliki kekayaan yang tergolong jumbo untuk seseorang dengan profesi pegawai negeri sipil (PNS).

Malahan, RAT punya harta lebih banyak dari Dirjen Pajak Suryo Utomo yang berstatus sebagai bosnya di Kementerian Keuangan.

Terbaru, pada Jumat petang, 24 Februari 2023 beredar di sosial media surat pengunduran diri sebagai PNS yang ditandatangani langsung oleh RAT di atas materai. Keputusan ini tergolong cepat setelah Menkeu Sri Mulyani menyatakan pencopotan jabatan RAT pada Jumat pagi.