JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Bina Marga menyiapkan anggaran ratusan miliar sebagai antisipasi penanganan darurat bencana di Tanah Air.
"Di Kementerian PUPR, khususnya Ditjen Bina Marga, kami selalu mengalokasikan anggaran emergency bencana, besarnya sekitar Rp200 miliar per tahun," kata Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu, 8 Februari.
Hedy menyebut, dana tersebut digunakan untuk pengiriman alat berat saat terjadi bencana alam seperti gempa, longsor, sehingga mengakibatkan tertutupnya akses jalan nasional.
Selanjutnya, untuk penanganan infrastruktur pasca-bencana bisa dilakukan oleh Kementerian PUPR maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
"Kalau (penanganan) permanen kami lihat, kalau anggarannya ada kami kerjakan, yang memang sifatnya status bencana nasional," ujar Hedy.
Di sisi lain, Hedy menyebut, pihaknya tengah mengevaluasi seluruh tebing yang berada di sesar aktif sebagai langkah antisipasi bencana gempa bumi di Cianjur, beberapa waktu lalu.
"Daerah prioritas adalah yang memiliki trafik kepadatan penduduk tinggi untuk meminimalisir jumlah korban ketika bencana gempa bumi terjadi," tuturya.
Hingga kini Direktorat Bina Tenik Jalan dan Jembatan masih terus mendata dan menganalisis jumlah lereng yang perlu diperkuat.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Soal Sengketa Lahan Tol Jatikarya, KPUPR: Sudah Dibayar dan Tunggu Keputusan Pengadilan
08 Februari 2023, 18:45 -
| EKONOMI
Kementerian PUPR Sebut Bangun Jalan Kawasan IKN Butuh Dana Rp10,7 Triliun
09 Februari 2023, 13:44
Oleh karena itu, kata Hedy, pihaknya belum mengetahui jumlah anggaran yang akan disiapkan untuk program tersebut.
"Saya belum bisa mengeluarkan angkanya, karena kami masih menunggu hasil perhitungan, kira-kira butuh berapa untuk memperkuat atau meningkatkan ketahanan terhadap bencana," pungkasnya.
Terkait
