Termasuk Pembangunan IKN, Kementerian PUPR Alokasikan Rp2 Triliun Bangun 5.379 Unit Rumah Tahun Ini

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalokasikan dana sebesar Rp2 triliun untuk membangun 5.379 unit rumah susun (Rusun) pada tahun ini.

Banyaknya alokasi tersebut termasuk lanjutan pembangunan hunian pekerja konstruksi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur.

"(Pembangunan) rumah susun total Rp2,002 triliun untuk pembangunan 5.379 unit," kata Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi V DPR RI dipantau secara daring, Rabu, 25 Januari.

Iwan menjelaskan hal itu termasuk alokasi anggaran multi years contract (MYC) 2022-2023 kegiatan OPOR sebanyak 59 tower dan lanjutan hunian pekerja konstruksi di IKN Nusantara sebanyak 22 tower, terdiri dari 1.040 unit.

"Jadi, diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama, pada Februari mendatang sudah dapat dimanfaatkan dan difungsikan," ujarnya.

Selain hunian pekerja konstruksi di IKN Nusantara, rusun yang akan dibangun, di antaranya Rusun Yayasan Al Muslim Peusangan di Aceh, Ponpes Ali Baharudin di Sumatera Utara, RSUD Raden Mattaher di Jambi, Rusun Kolaborasi Kedaung Kota Tangerang, Bina Insan Mulia Cirebon, serta Rusun Lansia Gorontalo.

Tak hanya rumah susun, Kementerian PUPR juga akan membangun rumah khusus (Rusus) sebanyak 3.362 unit senilai Rp0,89 triliun.

Adapun Rusus yang akan dibangun, yakni untuk masyarakat terdampak bencana alam dan konflik sosial, seperti di Sulawesi Tengah, Minahasa Selatan, Kabupaten Kupang, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Lebak, termasuk pelaksanaan kegiatan OPOR 360 unit dan pembangunan rumah dinas di IKN secara multi years contract 2022-2024.

Kementerian PUPR juga akan melanjutkan program pro rakyat melalui upaya peningkatan kualitas rumah masyarakat lewat penyaluran bantuan rumah swadaya sebesar Rp3,19 triliun untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak sebanyak 145.000 unit di seluruh wilayah Indonesia melalui skema Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), termasuk untuk mendukung Penanganan Kemiskinan Ekstrem (PKE) minimal 20 persen.

Kemudian, Kementerian PUPR akan menyalurkan bantuan pembangunan prasarana sarana dan utilitas (PSU) senilai Rp0,38 triliun untuk 27.825 unit di 34 provinsi, tiga lokasi PSU jalan akses perumahan, serta 100 unit Rumah Inti Tumbuh Modular Tahan Gempa.

Hal tersebut guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam mendapatkan rumah yang lebih berkualitas dan layak huni.