Bagikan:

JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berencana untuk menambah unit rumah tapak jabatan menteri (RTJM) di Ibu Kota Nusantara (IKN) di waktu mendatang.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S. Atmawidjaja mengungkapkan, kemungkinan penambahan unit rumah tapak jabatan menteri itu dilakukan apabila pemerintahan Prabowo-Gibran resmi merealisasikan pemecahan sejumlah kementerian.

"Kalau misalnya ada pemecahan kementerian, oh iya nanti ditambah lagi rumahnya," kata Endra saat ditemui di kantornya, Jumat, 12 Juli.

Endra memastikan, pasokan lahan untuk kemungkinan penambahan rumah Menteri di IKN juga telah tersedia. "Intinya kalau kurang, ya, kami alokasikan," ucapnya.

Sekadar informasi, Kementerian PUPR saat ini tengah membangun sebanyak 36 unit RTJM di IKN. Adapun hingga Agustus 2024, total rumah menteri yang telah rampung ada 14 unit.

"Empat rumah menteri sudah siap fungsional, termasuk furniturnya. Sedangkan yang 10, minggu ini perangkat dalamnya kami isi," jelas Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi dalam konferensi pers yang dilakukan secara daring, Kamis, 11 Juli.

Imam menjelaskan, saat ini progres konstruksi rumah tapak jabatan menteri berjalan sesuai target yang ditetapkan, yakni sebesar 94,65 persen.

Adapun sejumlah nama menteri yang dilaporkan bakal mulai pindah pada Agustus mendatang di antaranya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi yang akan menempati rumah nomor 08 dan 09 di persil 105.

Kemudian, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin juga dilaporkan bakal menjadi menteri pionir yang pindah ke IKN. Dia bakal menghuni rumah nomor 9 persil 105.

Selanjutnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas akan menempati rumah menteri nomor 10.