Pemerintah Antisipasi Lonjakan Pangan Jelang Akhir Tahun, Pakar IPB: Harga Naik saat Paceklik Wajar, Tapi Jangan Impor Beras

JAKARTA - Pemerintah mulai mengantisipasi lonjakan harga pangan menjelang akhir tahun. Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa, mengatakan beras menjadi salah satu penyumbang terbesar inflasi pangan lantaran harganya akan naik sampai awal 2023. Namun menurutnya, hal ini wajar secara historis dan tidak akan terlalu mendorong naiknya inflasi pangan.

"Harga naik, pasti, karena memang siklusnya seperti itu, harga beras naik saat paceklik, siklus yang umum saja. Wajar saja. Berdasarkan data terakhir, sampai akhir Desember masih ada stok 1,8 juta," ujar Andreas, Senin, 28 November kemarin.

Karena itu, Andreas menilai, inflasi dari sektor pangan mestinya masih bisa terjaga. Apalagi, berdasarkan data Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, terdapat stok 1,8 juta ton beras yang tersedia di penggilingan di seluruh Indonesia.

Sementara Perum Bulog menyebutkan, stok beras saat ini hanya tersedia di level 594 ribu ton. Padahal pemerintah menargetkan cadangan beras Bulog minimal 1,2 juta ton. Sehingga Bulog meminta untuk bisa melakukan impor beras.

Kendati demikian, Andreas mengkritisi rencana impor beras. Sebab jika dipaksakan impor, datangnya berbarengan dengan panen raya. Lagi pula, kata dia, sudah tiga tahun ini Indonesia berhasil swasembada beras. Petani pun merasakan harga yang baik untuk mereka.

"Katakan masih ada negosiasi, baru masuk 2-3 bulan lagi, ketika panen raya, beras impor datang. Petani sedang menikmati harga yang bagus untuk padi, gabah kering panen, biar menikmati yang bagus ini,” jelas Andreas.

Di sisi lain, Andreas meminta pemerintah mengkaji ulang penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar lebih dinikmati petani kecil.

"Perbaiki pola penyaluran KUR, karena paling penting bagaimana dia bisa diakses petani kerja, bukan middle men, petani dengan penggilingan padi atau UMKM. Petani yang on farm yang bisa menikmati KUR kurang dari 1 persen," kata Andreas.

Diketahui, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, melakukan penyaluran KUR senilai Rp3,1 miliar secara simbolis kepada 10 debitur KUR di wilayah Pontianak guna mendukung ketahanan pangan. Pemerintah, kata Airlangga, juga berupaya untuk mengatasi potensi kenaikan harga jelang akhir tahun.

Beberapa di antaranya dengan memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), penggunaan dana daerah, dan memperkuat kerja sama antar daerah (KAD).

"Pemerintah meminta agar Pemerintah Daerah menggunakan dana daerah terutama untuk mendukung logistik, tadi ada beberapa daerah yang belum menggunakan dana tersebut."

"TPIP akan membuat surat, agar ini bisa dimanfaatkan dan kemudian beberapa hal yang menjadi catatan bahwa ke depan inflasi ini perlu ditangani secara lebih baik agar pertumbuhan ekonomi kita bisa berkualitas. Itu bisa dicapai kalau inflasinya bisa ditekan," kata Airlangga, Jumat, 25 November.

Kurangi Impor Pangan

Sementara itu, Direktur Program Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, menilai pemerintah patut menjaga stok komoditas pangan dan memperkuat serapan pangan lokal jelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2022 dan Tahun Baru 2023.

"Inflasi itu kuncinya, biar harga tidak naik terus, pertama availability (ketersediaan) dari pangan. Kalau stok pangan terjaga maka demand (permintaan) meningkat, suplai tidak terbatas, artinya cukup, itu tidak akan menaikkan harga. Maka yang harus dilakukan pemerintah ya jaga stok pangan," katanya, Senin, 28 November.

Menurutnya, selain siklus tahunan yakni inflasi mengalami kenaikan pada bulan-bulan tertentu seperti Natal, Tahun Baru, dan Lebaran, inflasi ke depan juga masih dihantui kondisi global yang masih tidak pasti.

"Tetapi spesial untuk tahun depan itu, inflasi cenderung tinggi karena dampak pandemi belum selesai. Mobilitas relatif belum balik 100 persen. Ditambah konflik Rusia-Ukraina. Itu distribusi komoditas pangan dan energi terhambat," ungkapnya.

Oleh karena itu, Esther menyarankan agar pemerintah juga berfokus untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas pangan impor.

"Kedua, biar harga tidak naik ya tidak bergantung pada komoditas impor. Kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita sendiri dengan bahan-bahan lokal," tegasnya.