KARANGANYAR - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Bendungan Jlantah di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu, 13 November.
Usai melakukan peninjauan, Basuki menyampaikan kepada para kontraktor dan konsultan pengawas untuk meningkatkan metode kerja dan memperhatikan aspek lingkungan.
"Manajamen konstruksi dan metode kerjanya agar lebih ditingkatkan dan lebih memperhatikan kelestarian lingkungan. Misalnya, dalam penanganan sisa material (disposal) dan penanganan lereng/tebing. Jangan menebang pohon jika tidak diperlukan," kata Menteri Basuki melalui keterangan tertulisnya, Minggu.
Basuki mengaku lebih sulit untuk mengembalikan fungsi lingkungan yang rusak atau terdegradasi, dibandingkan menjaganya dengan baik.
"Butuh waktu yang lama dan biaya yang tidak sedikit untuk mengembalikan kondisi lingkungan," ujarnya.
Ditambahkan Basuki, metode kerja juga perlu memperhatikan ketelitian dalam setiap aspek pekerjaan.
"Kualitas bangunan tidak hanya dilihat dari major construction, tetapi juga pekerjaan detail untuk estetika, misalnya pekerjaan penataan lanskap hijau atau taman," bebernya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR Jarot Widyoko mengatakan, kontraktor dan konsultan pengawas juga harus menaruh perhatian besar terhadap kondisi cuaca dan iklim yang berdampak pada keamanan konstruksi.
"Konsultan harus bisa memutuskan kapan konstruksi harus dihentikan sementara karena hujan ekstrem, mengingat lokasi bendungan yang berada di dataran tinggi seperti halnya Bendungan Ciawi," ujarnya.
BACA JUGA:
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo Maryadi Utama mengatakan, Bendungan Jlantah dengan kapasitas tampung 11 juta m3 akan mengairi 1.500 ha persawahan di Daerah Irigasi (DI) Tlobo dan DI Bondokukuh.
"Juga sebagai sumber air baku sebesar 150 liter/detik, potensi Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) sebesar 0,625 MW, reduksi banjir, serta konservasi dan pariwisata di Kabupaten Karanganyar," ujarnya.
Pembangunan bendungan ini dikerjakan oleh PT Waskita Karya (Persero) dan PT Adhi Karya melalui skema KSO dengan nilai kontrak Rp965 miliar dan masa pelaksanaan 2019-2023.
"Progres fisik bendungan saat ini mencapai 47,77 persen," pungkas Maryadi.