Saingi Malaysia, Mendag Zulhas Ingin Indonesia Atur Sendiri Harga Acuan Sawit

JAKARTA - Kementerian Perdagangan menargetkan agar Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) mendirikan bursa komoditi khusus sawit paling lambat sebelum Juni 2023.

Tujuannya agar Indonesia memiliki harga acuan sendiri dan tidak lagi berpatok pada bursa negara tetangga Malaysia.

Seperti diketahui, Indonesia merupakan salah satu negara produsen sawit terbesar di dunia.

Namun sayangnya, selama ini Indonesia belum mempunyai bursa komoditi sendiri dan masih mengikuti harga acuan dari bursa negara tetangga Malaysia.

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan, dalam sidang Kabinet Indonesia Maju jilid II sering disinggung mengenai Indonesia yang masih berpatok pada malaysia.

“Beberapa kali di sidang kabinet disinggung, masa kita ikut dengan Malaysia, yang punya sawit kita, tapi kita ikut Malaysia. Yang jelek ya Bappebti. Punya Bappebti tapi kok ikuti Malaysia,” katanya dalam sambutan di acara Pembukaan Rapat Kerja Bappepti sevara virtual, Kamis, 19 Januari.

Karena itu, Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan mengatakan, dirinya meminta Bappebpti untuk memdirikan bursa komoditi sendiri.

Sehingga nantinya predikat Indonesia sebaga negara produsen sawit terbesar di dunia, dapat diikuti dengan Indonesia menjadi rujukan harga acuan negara-negara lain.

“Segera (terbitkan) ya Pak Didit (Plt Kepala Beppepti). Dengan segala kewenangan yang dimiliki kalau bisa karet, CPO, kopi itu sudah bisa di kita (tidak matok di malaysia). Jadi kalau memungkinkan Juni itu udah bisa terpampang di layar bahwa kita punya patokan harga,” ucapnya.

Selain sawit, Zulhas mengatakan, perintah berencana untuk menerbitkan harga acuan bursa komoditas lain seperti karet, kopi dan lada.

Saat ini, lanjutnya, Indonesia baru mempunyai harga acuan timah sendiri.

“Sekarang yang baru ada timah. Ini sawit, abis sawit nanti ada karet, kopi, dan lada. Kalau dulu kan selalu kalau pagi-pagi zaman Pak Harto di radio ada harga kopi dunia, lada dunia gitu kan sekarang ini patokannya enggak ada di kita. Dan kewenangan yang dimiliki Bappebti nanti kita akan coba usahakan bertahap,” katanya.