Belanja Pajak Selama Pandemi Difokuskan untuk Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan insentif perpajakan atau belanja pajak dalam tiga tahun terakhir masa pandemi COVID-19 terus dioptimalkan sebagai bantalan untuk mencegah kontraksi yang lebih dalam sekaligus mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan bahwa belanja perpajakan yang cukup signifikan terjadi pada periode 2021 dengan menitikberatkan pada empat hal. Pertama, percepatan dan penguatan pengadaan kebutuhan medis penanganan pandemi.

“Kedua adalah relaksasi cash flow pelaku usaha yang masih terdampak pandemi,” ujarnya saat memberikan siaran pers, Senin, 26 Desember.

Ketiga, sabung dia, mendorong percepatan pemulihan sektor potensial dan strategis. Serta yang keempat implementasi keberlanjutan reformasi struktural dan percepatan transformasi perekonomian.

“Melihat perekonomian tahun 2020 terkontraksi dalam, pemerintah memberikan insentif perpajakan yang lebih besar di tahun 2021 untuk mendorong pemulihan dengan lebih terarah dan terukur untuk merespons kondisi pandemi yang dinamis serta mendukung upaya akselerasi transformasi ekonomi,” tuturnya.

Menurut Febrio, laporan belanja perpajakan periode 2021 menjadi dokumen penting untuk menginventarisasi dan mengevaluasi berbagai insentif perpajakan, termasuk insentif yang diberikan pemerintah dalam rangka penanganan dampak pandemi COVID-19.

“Laporan belanja perpajakan 2021 juga bisa menjadi dasar evaluasi kebijakan 2022 khususnya kebijakan yang terkait dengan penanganan pandemi,” tegas dia.

Anak buah Sri Mulyani itu menyampaikan pula jika dengan peningkatan pemanfaatan fasilitas akibat semakin pulihnya perekonomian dan penambahan insentif dalam rangka penanggulangan dampak COVID-19 yang baru berlaku pada tahun 2021, belanja perpajakan 2021 mencapai Rp299,1 triliun atau sebesar 1,76 persen dari PDB.

“Nilai tersebut meningkat 23,8 persen dibandingkan belanja perpajakan tahun 2020 yang nilainya sebesar Rp241,6 triliun atau 1,56 persen dari PDB,” tutup Febrio.