Pemerintah Kucurkan Dana Rp10 Triliun ke PLN, SMF, dan BPDLH

 JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan  sudah mengalokasikan investasi sebesar Rp10 triliun untuk mendukung pengembangan energi bersih dan pengelolaan lingkungan hidup. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan langkah ini merupakan bukti konkrit pemerintah dalam mengatasi isu perubahan iklim yang terus menjadi perhatian.

“Anggaran ini ada di dalam postur APBN, antara lain dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Pooling Fund Bencana (PFB),” ujar dia dalam siaran pers pada Jumat, 16 Desember.

Menurut Menkeu, pihaknya bersama Kementerian BUMN dengan tiga penerima investasi Pemerintah, yaitu PT PLN, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) serta PT Sarana Multigriya Finansial telah menandatangani Letter of Commitment (LoC).

“Kita berharap tentu dana yang berasal dari uang rakyat bisa hasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat dan perekonomian,” tuturnya.

Menkeu merinci, PLN bakal menerima Rp5 triliun untuk membiayai proyek distribusi termasuk pembangkit energi baru dan terbarukan (EBT). Sementara SMF mendapat Rp2 triliun yang difokuskan pada pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan lingkungan yang lebih tertata dengan lebih baik.

Adapun, BPDLH menerima sebesar Rp3 triliun untuk pengendalian perubahan iklim, pengelolaan hutan berkelanjutan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta pemulihan lahan gambut dan lain-lain.

“Pemerintah akan terus melakukan upaya mitigasi dan adaptasi melalui kebijakan pengembangan energi bersih atau green energy,” tegas dia.

Bendahara negara menyampaikan pula jika inisiatif ini tidak hanya bisa memberikan dampak baik terhadap lingkungan, tapi juga memberikan manfaat positif secara sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

“Saya senang hari ini melihat kerja bersama dari Kementerian Keuangan untuk mengubah cara masyarakat untuk tetap bisa mendapatkan aktivitas produktif hingga menciptakan kemakmuran yang sejalan dengan prinsip ekonomi hijau,” tutup Menkeu Sri Mulyani.