Kemenkeu Catat Penyaluran Dana Pemulihan Ekonomi di NTT Bertambah Rp480 Miliar

KUPANG - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat penyaluran dana untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Nusa Tenggara Timur (NTT) bertambah sebesar Rp480 miliar, sehingga total nilai yang tersalurkan mencapai Rp5,45 triliun per November 2022.

"Penyaluran dana PEN terus bergerak naik dari sebelumnya Rp4,97 triliun menjadi Rp5,45 triliun per November 2022 untuk sejumlah klaster pemulihan yaitu kesehatan, perlindungan sosial, dan ekonomi," kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Provinsi NTT Catur Ariyanto Widodo dikutip dari Antara, Selasa, 6 Desember.

Ia mengatakan, hal itu berkaitan dengan progres penyaluran dana Program PEN untuk pemulihan ekonomi di NTT pada 2022.

Dana yang disalurkan, kata dia, untuk mendukung pemulihan ekonomi NTT yang terbagi dalam tiga klaster yaitu kesehatan berupa klaim pasien COVID-19 dan insentif tenaga kesehatan.

Klaster perlindungan sosial yang terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, BLT Sembako, dan BLT Dana Desa dan klaster pemulihan ekonomi berupa pembangunan di bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat seperti padat karya, pariwisata, ketahanan pangan, infrastruktur untuk konektivitas, dan prioritas lain.

Catur mengatakan, meningkatkan belanja PEN menunjukkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) terus berperan menjaga dan melindungi perekonomian.

"APBN terus berkinerja sebagai shock absorber untuk pemulihan ekonomi NTT yang diharapkan bisa kembali bertumbuh lebih cepat melalui pemanfaatan anggaran negara," katanya.

Kemenkeu, kata dia, akan terus mengawal pelaksanaan APBN di daerah agar tetap responsif, fleksibel, dan berkelanjutan, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi NTT.

Ia menambahkan, dalam pelaksanaan anggaran juga dibutuhkan dukungan dari berbagai elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal guna memastikan penyaluran anggaran tepat sasaran di masyarakat.

"Setiap dana yang dikucurkan dari APBN adalah milik bersama masyarakat sehingga perlu terus dikawal agar bisa memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat," katanya.