Pembangunan Infrastruktur Butuh Anggaran Rp6.445 Triliun, Pemerintah Perlu Skema KPBU Sebagai Pembiayaan Alternatif

JAKARTA - Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Sri Bagus Guritno mengatakan, skema pembiayaan alternatif melalui kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) diperlukan untuk mendorong pembangunan infrastruktur berkelanjutan di Indonesia.

Dalam acara "Sharing Session terkait Penerapan Skema Pembiayaan KPBU dalam Proyek Infrastruktur Alat Penerangan Jalan" dikutip Antara, Senin 7 November, ia mengatakan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tidak sepenuhnya bisa membiayai kebutuhan pembangunan infrastruktur berkelanjutan, sehingga pembiayaan alternatif sangat diperlukan.

Dia menjelaskan, pemerintah membutuhkan pembiayaan pembangunan infrastruktur sebesar Rp6.445 triliun untuk mengejar target pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Sedangkan, APBN hanya akan memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur sebesar 37 persen, BUMN memenuhi sebesar 21 persen, dan swasta sebanyak 42 persen

“Kemampuan APBN hanya 37 persen saja. Dengan itu, perlu inovasi melalui skema pembiayaan alternatif salah satunya dengan KPBU,” kata Sri Bagus Guritno.

Selain itu, dia menyampaikan skema pembiayaan alternatif melalui KPBU akan meningkatkan iklim investasi domestik, sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Bisnis PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Andre Permana mengatakan KPBU sudah menjamin proyek senilai lebih dari Rp300 triliun hingga kini, dari potensi yang ada sebesar Rp541,65 triliun untuk infrastruktur bidang pekerjaan umum dan perumahan sepanjang 2020-2024.

Menurut dia, skema pembiayaan alternatif melalui KPBU merupakan pilihan yang tidak dapat dihindari dalam upaya pembangunan infrastruktur berkelanjutan di tanah air, di tengah ketidakpastian perekonomian global.