JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt) Deputi Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Maritim dan Investasi Mochammad Firman Hidayat mengungkapkan, kredit yang rendah menjadi salah satu tantangan mencapai target produksi dua juta ton udang dan peningkatan ekspor udang sebesar 250 persen pada 2024.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi), realisasi kredit usaha rakyat (KUR) sektor perikanan pada 2021 hanya Rp8,05 triliun dengan 231.329 debitur.
Jumlah itu jauh lebih rendah dari realisasi KUR pertanian yang mencapai Rp69,2 triliun dengan 2,12 juta debitur.
"Padahal kita punya potensi maritim laut yang sangat besar, tidak kalah dengan pertanian, tapi jumlah financing yang diberikan kepada perikanan sangat kecil. Tanpa ada financing, mencapai target susah dilakukan," kata Firman dikutip dari Antara, Rabu, 26 Oktober.
Menurut dia, rendahnya kredit perikanan kemungkinan disebabkan karena perikanan dinilai memiliki risiko tinggi.
Namun, Firman meyakini, dengan potensinya yang menggiurkan ke depan, pendanaan perikanan akan bisa tumbuh.
"Melihat potensinya ke depan, juga karena isu ocean (laut) sendiri juga semakin berkembang dan ini jadi topik di global, saya kira perbankan juga sudah mulai lebih terbuka untuk bisa membantu berikan dorongan dari sisi pembiayaan ke sektor perikanan," ujarnya.
Hingga 2021, lanjutnya, realisasi ekspor udang baru mencapai 2,2 miliar dolar AS. Targetnya, pada 2024 mendatang ekspor udang bisa mencapai 4,3 miliar dolar AS.
"Jadi kita harus double ekspor dalam waktu kurang dari dua tahun, dari 2,2 miliar dolar AS ke 4,3 miliar dolar AS. Produksi juga targetnya dua juta ton, sementara 2021 baru kurang dari satu juta ton, hanya 881.000 ton. Artinya, dalam kurun waktu dua tahun harus bisa meningkatkan produksi dua kali lipat juga," ungkapnya.
BACA JUGA:
Firman menambahkan, pemerintah juga akan berkolaborasi dengan perbankan agar target peningkatan produksi dan ekspor udang bisa tercapai.
Terlebih, target tersebut pun masuk dalam prioritas pembangunan nasional.