Siap-Siap! APBN 2023 Disebut Bakal Hadapi Siklus Tantangan 40 Tahun
Ilustrasi (Foto: Dok. Kemenkeu)

Bagikan:

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa situasi global terkini membuat semua pihak harus menjadi lebih waspada terhadap dinamika yang muncul.

Menurut dia, sederet perubahan bakal terjadi mulai tahun depan, seperti suku bunga yang merangkak naik, nilai tukar dolar AS yang menguat, hingga inflasi yang menyentuh double digit di negara-negara maju.

“Oleh karena itu, Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2023 didesain sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah statement pemerintah dalam menjaga policy di tengah guncangan dan ketidakstabilan yang belum tentu terjadi dalam 40 tahun ini,” ujarnya melalui laman Instagram @smindrawati pada Rabu, 28 September.

Menkeu menambahkan, pemerintah sendiri memproyeksi pendapatan APBN tahun depan dapat menyentuh Rp2.463 triliun. Kata dia, angka itu merupakan estimasi yang tergolong aman bila melihat kondisi perekonomian terbaru dan proyeksinya di masa mendatang.

Dijelaskan jika gejolak harga komoditas menjadi pendukung asumsi ini karena imbasnya yang cukup signifikan pada sisi pajak, bea keluar, dan pendapatan negara bukan pajak (PNBP).

“Namun, mekanisme untuk mengamankan penerimaan negara apabila harga komoditas tidak setinggi yang diasumsikan tetap kita siapkan,” tegas dia.

Adapun, untuk sisi belanja negara direncanakan sebesar Rp3.061,2 triliun yang akan fokus pada peningkatan kualitas SDM, mendukung persiapan pemilu, mengakselerasi pembangunan IKN, serta menyelesaikan berbagai proyek infrastruktur strategis yang bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian.

“Untuk transfer ke daerah dialokasikan Rp814,7 triliun yang akan digunakan dalam mendukung sektor prioritas yang akan dilaksanakan oleh daerah,” tuturnya.

Atas rancangan tersebut maka defisit anggaran diklaim bisa turun menjadi Rp598,2 triliun atau setara dengan 2,84 persen dari produk domestik bruto (PDB).

“Ini cukup memadai untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi agar semakin menguat serta mendukung berbagai agenda pembangunan secara optimal,” kata dia.

Lebih lanjut, bendahara negara menjelaskan pembiayaan untuk menutup defisit yang bersumber dari utang bakal didorong semakin menurun melalui pembiayaan investasi yang bersifat memberdayakan peran BUMN dan Badan Layanan Umum (BLU).

Beberapa lini yang menjadi incaran antara lain pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, dan pembiayaan perumahan yang layak huni dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Saya mengapresiasi pemerintah dan DPR yang memiliki kesepahaman agar APBN didesain secara optimis namun tetap waspada. Konsolidasi fiskal pada 2023 pun juga disepakati, sebuah keputusan yang sangat antisipatif dan strategis,” tutup Menkeu Sri Mulyani.