Tekanan Inflasi Global Belum Selesai, Pemerintah Pilih Kendalikan Pasokan Bahan Pangan Nonimpor
Ilustrasi (Foto: Dok. Kemenkeu)

Bagikan:

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menaruh perhatian khusus pada pengendalian inflasi di dalam negeri seiring dengan tren global yang masih terus meningkat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan bahwa tekanan inflasi dunia diyakini masih akan tetap memberikan dampak pada perekonomian Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu, dia menyebut akan berupaya menjaga inflasi dari aspek yang dapat langsung dikendalikan oleh pemerintah.

“Kita sangat fokus untuk bisa mengendalikan inflasi, terutama yang berasal dari faktor-faktor yang bersifat controllable oleh kita sendiri, seperti harga-harga bahan pangan yang tidak diimpor maupun barang-barang yang memang kita dapat jaga sisi pasokannya,” ujar dia ketika memberikan pemaparan awal pekan ini.

Menkeu mengakui jika pergerakan inflasi Indonesia menunjukan grafik menanjak sejak awal tahun. Akan tetapi dia menilai catatan yang dibukukan RI cenderung modest dan tidak seagresif beberapa negara lain.

“Pada level Indonesia, inflasi kita relatif rendah dibandingkan dengan negara emerging maupun negara G20,” tuturnya.

Sebagai informasi, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa hingga Agustus 2022 tingkat inflasi berdasarkan indeks harga konsumen (IHK) adalah sebesar 4,7 persen year on year (yoy). Bukuan itu berdasarkan perhitungan inflasi harga yang diatur pemerintah (administered price) sebesar 6,8 persen.

Lalu, inflasi gejolak harga bahan pangan yang turun menjadi 8,9 persen dari Juli 2022 sebesar 11,5 persen dan tingkat inflasi inti yang sebesar 3,0 persen.

Adapun, level inflasi (IHK) ideal yang dibidik pemerintah pada Undang-Udang APBN 2022 adalah sebesar 3 persen plus minus 1 persen. Angka itu kemudian sulit dikendalikan lantaran naiknya harga komoditas dunia, utamanya energi dan faktor pasokan bahan pangan.

“Tekanan inflasi yang berasal dari global masih akan tetap ada, namun kita tetap terus menjaganya,” tutup Menkeu Sri Mulyani.