Garuda Tutup Rute Penerbangan Tak Menguntungkan, Dirut: Kami Mohon Maaf

JAKARTA - Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra meminta maaf lantaran harus menutup rute penerbangan yang dianggap tidak menguntungkan.

Kata Irfan, penutupan rute penerbangan ini bagian dari restrukturisasi keuangan dan bisnis yang tengah dibenahi perusahaan agar sehat kembali.

Berdasarkan paparan Irfan, Garuda Indonesia memiliki 172 rute yang terdiri 133 rute domestik dan 39 rute internasional per 2019.

Rute-rute ini akan terus dikurangi dengan rincian menjadi 96 rute terdiri 65 domestik dan 31 internasional pada 2022.

Sedangkan pada 2023, rute Garuda menjadi 72 (52 domestik dan 20 internasional).

Sedangkan mulai 2024 hingga 2026 menjadi 74 rute (55 rute dan 19 internasional).

"Jadi kita hanya akan maintenance di kisaran 70-an rute (Garuda Indonesia) sembari kita akan memonitor satu demi satu. Kami mohon maaf kalau tidak layani rute konsituen bapak dan ibu sekalian. Nanti akan dilayani Citilink," katanya dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR, Senin, 26 September.

Untuk rute Citilink, kata Irfan, pada 2019 ada 116 rute penerbangan terdiri dari 105 domestik dan 11 internasional.

Rute-rute ini juga akan dikurangi secara bertahap, namun jumlahnya lebih sedikit dari Garuda Indonesia.

Pada 2019 rute Citilink dikurangi menjadi 94 rute yang seluruhnya rute dometik, 2023 menjadi 84 rute terdiri dari 83 domestik dan 1 internasional.

Sedangkan pada 2024 manjadi 88 rute terdiri dari 84 domestik dan 4 internasional.

Sementara 2025, menjadi 95 rute terdiri dari 90 domestik dan 5 internasional. Lalu, pada 2026 menjadi 99 rute yang terdiri dari 94 domestik dan 5 internasional.

"Tetapi maksimal kita akan upayakan akan dilayani oleh Citilink. Citilink itu ada 116, penurunannya tidak signifikan jadi 99 dan beberapa rute yang ditangani Garuda seperti Gunung Sitoli akan ditangani oleh Citilink," kata Irfan.

Dalam kesempatan ini, Irfan menekankan secara prinsip sebagai maskapai nasional, perusahaan harus selalu bisa untung.

Karena itu, pemberian PMN senilai Rp7,5 triliun dipastikan tidak akan mengulangi kasus korupsi masa lalu.

"Ini yang mohon dipahami dan dimengerti untuk mastikan bahwa Rp7,5 triliun yang disetujui insyaallah oleh bapak-bapak pimpinan ini akan dipastikan tidak terulang lagi kasus Garuda masa lalu," tegasnya.