JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus melanjutkan komitmen dalam memberikan pelayanan infrastruktur dasar bagi masyarakat. Terbaru, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meninjau langsung Bendungan Raknamo di Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Dalam lawatan resminya, Suahasil menjelaskan jika pembangunan waduk tersebut dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan menjadi prioritas pemerintah pusat.
“Kami berharap bahwa bendungan ini kemudian bisa juga dikembangkan lebih lanjut untuk sistem sistem penyediaan air minum (SPAM) dan itu nanti potensinya bisa dilakukan,” ujar Suahasil dalam keterangan pers pada Senin, 26 September.
Wakil Sri Mulyani itu menyampaikan pula pemerintah mendorong sarana infrastruktur air ini bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat sekitar sehingga berpotensi menumbuhkan sektor ekonomi baru.
“Kami juga ingin Bendungan Raknamo dapat dikembangkan menjadi kawasan pariwisata,” tuturnya.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Maaf India, Malaysia dan Thailand, Rupiah RI Masih Lebih Kuat Walau Alami Pelemahan
25 September 2022, 16:01 -
| EKONOMI
Punya ‘Harta Karun’ yang Sama, RI–Afsel Sepakat Kurangi Ekspor dan Dorong Hilirisasi
25 September 2022, 14:24 -
| EKONOMI
Hubungan dengan Indonesia Makin Mesra, Rusia Tawarkan Satelit Pengawasan Maritim
25 September 2022, 15:41
Sebagai informasi, pembangunan Bendungan Raknamo merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dibiayai APBN dengan nilai anggaran menembus Rp723 miliar. Adapun, proses konstruksi telah dimulai sejak 2015 hingga 2018 dan saat ini masih terus dalam proses pengisian serta pengelolaan air baku.
Nantinya, Bendungan Raknamo berperan sentral dalam pemenuhan kebutuhan irigasi bagi 840 hektar sampai dengan 1.300 hektar lahan pertanian.
“Semoga keberadaan bendungan ini bukan hanya sekedar suatu proyek, tapi kemudian menjadi awal dari berbagai macam proyek-proyek lanjutan dan kegiatan ekonomi masyarakat yang bisa menguntungkan bagi masyarakat, khususnya di sekitar Kupang dan juga bagi Nusa Tenggara Timur,” tutup Wamenkeu Suahasil Nazara.
