Makin Banyak Pemda Raih WTP, Sri Mulyani: Pandemi Bukan Alasan Mengelola Keuangan Tidak Akuntabel

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyambut baik laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas audit yang dilakukan terhadap penggunaan uang negara di berbagai instansi pemerintah periode 2021.

Menurut dia, torehan tahun lalu jauh lebih baik jika dibandingkan dengan 2020. Pasalnya, lebih banyak institusi negara yang berhasil predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Pelaksanaan 2021 ini kita menyelesaikan dan kemudian dilaporkan serta diaudit oleh BPK. Saya bangga melihat semangat dari kementerian/lembaga maupun pemda (pemerintah daerah) yang mendapat status WTP makin meningkat,” ujarnya saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Kamis, 22 September.

Dalam catatan Menkeu, jumlah pemda yang mendapat sematan WTP naik menjadi 500 daerah dari total 542 daerah atau setara dengan 92,5 persen dari keseluruhan.

“Ini lebih baik dari 2020 saat tahun pertama pandemi yang persentasenya sebesar 89,7 persen,” tutur dia.

Sementara untuk instansi di lingkungan pemerintah pusat, disebutkan terdapat 83 dari 87 kementerian/lembaga yang mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

“Bahkan banyak diantaranya yang mendapat WTP 5 tahun berturut-turut, 10 tahun berturut-turut, sampai 15 tahun berturut-turut,” ucap Menkeu.

Untuk itu, bendahara negara terus mendorong komitmen seluruh instansi agar semakin cakap dalam mengelola anggaran yang telah diberikan.

“Dalam suasana yang sangat sulit dan menantang seperti menghadapi COVID-19, itu tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan pengelolaan APBN serta APBD-nya secara akuntabel,” tegas dia.