Gak Cuma Kalian, Pemerintah Kini Punya ‘E-Banking’ yang Disediakan Khusus oleh BI
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (Foto: Tangkap layar Youtube Bank Indonesia)

Bagikan:

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menyambut baik inisiatif Bank Indonesia (BI) dalam meresmikan layanan Core Banking System (CBS) untuk mendukung kerja pengelolaan keuangan negara.

“Tadi saya diterangkan oleh Pak Gubernur (BI) tentang CBS. Saya juga mendapat penjelasan dari staf, mereka bilang ini e-banking-nya pemerintah,” ujar dia dalam seremoni peluncuran hari ini pada Kamis, 15 September.

Menurut Suahasil, layanan ini bakal mencakup transaksi dengan mata uang rupiah dan mata uang asing.

“Terima kasih kami diberikan fasilitas e-banking dari bank sentral yang dipakai pemerintah, bukan hanya untuk transaksi rupiah tetapi juga untuk valas,” tuturnya.

Suahasil menambahkan, CBS yang dikembangkan tersebut dinilai sejalan dengan sistem yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebelumnya, yakni Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Adapun SPAN sendiri merupakan sistem aplikasi untuk mendukung otomatisasi sistem dari pengguna anggaran yang ada di setiap kementerian negara/lembaga.

“Tentu ini menjadi sesuatu yang akan kita tingkatkan dan bisa terkoneksi dengan sistem SPAN. Pemerintah akan terus mencari cara supaya SPAN bisa semakin mengintegrasikan kerja, mulai dari penganggaran, sampai dengan pelaksanaan dan implementasi APBN,” katanya.

“Sehingga, dengan adanya CBS ini akan menjadi partner sekaligus counterpart dari sistem kami. Jadi sekali lagi terima kasih Bank Indonesia,” sambung dia.

Untuk diketahui, Core Banking System telah disepakati oleh bank sentral dan pemerintah sejak 2020 yang lalu dan mulai terkoneksi pada 2021.

Melalui kehadiran CBS, BI berharap bisa memberi layanan jasa perbankan terbaik kepada pemerintah dan semakin mendukung modernisasi pengelolaan perbendaharaan yang dilakukan Kemenkeu.

Sinergi BI dan Kemenkeu tersebut dapat mendukung pelaksanaan tugasnya masing-masing sebagai otoritas moneter dan otoritas fiskal.