Infrastruktur Konektivitas Masih jadi Prioritas Kemenhub di 2023

JAKARTA - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyampaikan bahwa program infrastruktur konektivitas merupakan salah satu kegiatan prioritas nasional pada tahun 2023.

"Yang pertama infrastruktur konektivitas transportasi darat paling besar anggarannya sebesar Rp1,73 triliun," kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno dikutip dari Antara, Rabu, 7 September.

Hendro menjelaskan, program infrastruktur konektivitas pada tahun 2023 akan berfokus pada peningkatan pelayanan dan pembangunan infrastruktur transportasi.

Di sektor layanan, Ditjen Perhubungan Darat akan mengembangkan buy the service (BTS) di 10 kota, layanan keperintisan penyeberangan, layanan keperintisan angkutan jalan, layanan angkutan antarmoda, layanan keperintisan angkutan barang.

Kemudian, pembangunan Terminal Barang Internasional di Aruk, pembangunan terminal tipe A lanjutan di Purworejo dan Kupang.

Selanjutnya pembangunan pelabuhan baru di Pasimanaru, Pasilambena, dan Takabonerate, pembangunan pelabuhan lanjutan di 9 lokasi, pembangunan pelabuhan sungai di Tanjung Keramat, dan pembangunan pelabuhan danau lanjutan di 4 lokasi.

Kegiatan prioritas selanjutnya adalah program pelayanan transportasi darat dengan anggaran sebesar Rp375 miliar untuk membiayai pengadaan dan pemasangan advanced traffic managemen systems (ATMS) di 1 lokasi, revitalisasi terminal tipe A di 11 lokasi, dan rehabilitasi pelabuhan penyeberangan di 7 lokasi.

Program keselamatan dan keamanan transportasi darat dianggarkan Rp715 miliar, dengan kegiatan peningkatan fasilitas keselamatan jalan di 33 provinsi, pekan keselamatan jalan nasional di 33 provinsi, pembangunan Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) di 4 lokasi, dan rehabilitasi UPPKB di 4 lokasi.

"Total anggaran yang disiapkan untuk kegiatan prioritas nasional tahun 2023 sebesar Rp2,82 triliun," katanya.

Hendro menambahkan, program kerja prioritas tahun 2023 tersebut merupakan agenda utama dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun pemenuhan target RPJMN dan Renstra pemerintah.