Pemerintah Kembali Hidupkan Wacana Ekonomi Biru, Kali Ini Menko Airlangga Ungkap Manfaatnya

JAKARTA – Pemerintah kembali melirik optimalisasi kegiatan ekonomi biru dalam mendukung pembangunan nasional.

Terbaru, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa strategi ini memiliki manfaat ganda, yakni sumber pendanaan baru sekaligus upaya menjaga kelestarian laut di Indonesia.

Menurut dia, kelestarian ekosistem laut dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Pasalnya, ekonomi biru merupakan kebijakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem.

“Nilai ekonomi tahunan ekosistem laut sebesar 2,5 triliun dolar AS. Hal ini menjadikan ekonomi biru secara progresif mampu menarik investor, perusahaan asuransi, bank, dan pembuat kebijakan sebagai sumber pendanaan baru,” ujarnya dalam keterangan resmi dikutip Selasa, 6 September.

Airlangga menambahkan, pemerintah berupaya untuk mengembangkan praktik kelautan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal melalui peningkatan Blue Carbon dan pelaksanaan Blue Halo-S.

Dia juga menyebut jika RI menyimpan 17 persen dari cadangan Blue Carbon dunia yang cukup signifikan dalam membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim.

Selain itu, konsep Blue Halo-S juga dilaksanakan guna memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi.

Namun, Airlangga mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk dapat menjaga sustainability laut sehingga diperlukan partisipasi dari sektor swasta dan skema pembiayaan yang memadai seperti blended financing.

"Saat ini terdapat tantangan terkait bagaimana memperluas keberlanjutan laut agar lebih luas. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan disinilah blended financing dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan melalui pendekatan inovatif seperti konsep Blue Halo-S,” tuturnya.

Lebih lanjut, Airlangga menyampaikan pemerintah berkomitmen melakukan mekanisme transisi energi. Hal ini sebagai wujud strategi dalam mendorong peningkatan infrastruktur energi di Indonesia dan mempercepat transisi menuju net zero emission dengan adil dan terjangkau.

Adapun, implementasi dari transisi energi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan pembiayaan yang memadai.

Kata dia, melalui pertimbangan kebutuhan ini pemerintah sudah melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak baik lokal maupun global untuk memelopori desain, implementasi, dan prinsip-prinsip solusi keuangan yang inovatif dan terpadu.

“Kemitraan dilakukan untuk membuka investasi menuju Tri Hita Karana yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Kita harus memprioritaskan transisi energi yang memastikan baik manfaat maupun biaya terdistribusi secara adil,” tegas Menko Airlangga.