Airlangga Sebut Pemerintah Inisiasi Kebijakan Pengembangan Talenta Digital

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan mendukung pengembangan talenta digital.

"Pada tahun 2030 diprediksi akan terjadi kekurangan 47 juta talenta digital di kawasan Asia Pasifik dan saat ini Indonesia membutuhkan sekitar 600 ribu talenta digital setiap tahun. Untuk itu, Pemerintah telah menginisiasi berbagai kebijakan,” kata Airlngga Hartarto dikutip dari Antara, Jumat, 2 September.

Airlangga menjabarkan, nilai ekonomi digital Indonesia pada 2021 menyentuh angka tertinggi di kawasan ASEAN dan mencapai sebesar 70 miliar dolar AS.

Nilai tersebut diprediksi akan meningkat hingga 330 miliar dolar AS di tahun 2030.

Dengan peningkatan yang pesat itu, kata Airlangga, kebutuhan akan talenta digital sebagai navigator utama dalam menggerakkan ekosistem digital turut meningkat sehingga Pemerintah juga berupaya mendorong pengembangan talenta dan infrastruktur digital melalui berbagai kebijakan.

Salah satu kebijakan yang diinisiasi Pemerintah yakni Program Kartu Prakerja yang bersifat end-to-end digital untuk mengembangkan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya.

Nilai manfaat Kartu PraKerja mencapai hingga Rp3,55 juta bagi tiap individu dan telah menyasar lebih dari 13 juta penerima manfaat dari 514 kabupaten/kota.

Pemerintah juga telah memberlakukan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian inti dari kurikulum pendidikan di seluruh jenjang pendidikan.

Selain mendukung upaya peningkatan riset dan inovasi digital, khususnya bagi pengembangan bisnis UMKM dan start-up, serta peningkatan investasi di bidang riset, pengembangan, dan penerapan teknologi digital yang inovatif.

Lebih lanjut, Airlangga turut menjelaskan bahwa Pemerintah juga berupaya memperluas konektivitas dengan membangun berbagai infrastruktur digital mulai dari Jaringan Fiber Optic Palapa Ring, Menara Base Transceiver Station (BTS), Satelit Multifungsi Satria pada pulau-pulau yang relatif kecil, perluasan cakupan 4G dan penerapan 5G, hingga pembangunan Pusat Data Nasional di sejumlah lokasi strategis.

Tak hanya itu, akselerasi digitalisasi juga menjadi salah satu agenda utama Presidensi G20 Indonesia untuk mendorong deliverables konkret untuk transformasi digital yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Literasi digital juga akan menjadi bagian dari target ASEAN dalam bentuk Digital Economy Framework yang diharapkan dapat didorong melalui kepemimpinan Indonesia pada ASEAN tahun 2023 mendatang.