Bagikan:

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) secara resmi meluncurkan kartu kredit pemerintah (KKP) domestik dan QRIS antarnegara.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan bahwa agenda ini merupakan wujud komitmen bersama untuk mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital nasional serta penguatan kerja sama internasional, khususnya di ASEAN, yang sejalan dengan keketuaan Indonesia di G20 periode 2022.

“Perkenankan kami untuk melaporkan. Pertama, peluncuran KKP kami lakukan secara cepat dengan koordinasi perbankan, OJK, dan juga dengan Himbara (Himpunan Bank Negara: Bank Mandiri, BRI, BNI). Sebentar lagi KKP domestik ini akan dapat memfasilitasi pembelian barang/jasa pemerintah di pusat dan daerah,” ujarnya melalui saluran digital pada Senin, 29 Agustus.

Menurut Perry, hadirnya kartu kredit pemerintah sekaligus menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden melalui Inpres 2/2022, yaitu menggunakan transaksi nontunai untuk belanja pemerintah atas produk dalam negeri.

“Pada tahap awal implementasi penggunaan KKP ini melalui QRIS yang didukung 22 juta merchant,” tuturnya.

Kedua, peluncuran ini sebagai program digitalisasi sistem pembayaran BI yang sudah diluncurkan lebih dulu pada Mei 2019.

“Ketiga adalah mencoba menyambungkan sistem pembayaran di Indonesia ke dunia dengan tahap awal mulai dari ASEAN. Kami sudah berkumpul dengan lima gubernur bank sentral di ASEAN untuk berkomitmen menyambungkan sistem pembayaran,” jelas dia.

Perry menambahkan, hari ini konektivitas tersebut sudah bisa dilakukan dengan Thailand yang memudahkan transaksi di pariwisata, perdagangan UMKM dapat lebih mudah melalui QRIS.

“Malaysia sudah kami uji coba sejak Januari. Singapura sedang kami finalisasi. Dalam waktu dekat lima negara ASEAN kita bisa lakukan sistem pembayaran crossborder bersistem QR dan Fast Payment mata uang lokal,” tegasnya.