JAKARTA – Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 masih menjadi instrumen yang menjawab tantangan PANDEMI COVID-19 menjadi risiko global.
Menurut dia, risiko global yang dimaksud yakni terjadinya lonjakan inflasi akibat kenaikan harga barang seperti pangan dan energi karena terjadinya disrupsi suplai.
“Ini menyebabkan disrupsinya menjadi sangat eksesif sehingga terjadilah inflasi yang melonjak pada barang-barang atau permintaan mulai meningkat dengan proses pemulihan ekonomi,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam keterangan resmi dikutip Sabtu, 27 Agustus.
Menkeu menambahkan, pemerintah terus mewaspadai lingkungan global ini yang bahkan IMF telah menurunkan proyeksi ekonomi dunia dengan kombinasi yang sangat tidak baik yaitu pertumbuhan ekonominya di revisi ke bawah dan inflasi di revisi ke atas.
Disebut pada periode 2023, proyeksi negara maju yaitu 6,6 persen dengan pertumbuhan ekonomi 1,4 persen, sedangkan pada negara berkembang proyeksi inflasi diperkirakan 9,5 persen dengan pertumbuhan ekonomi 3,9 persen.
“Inilah kondisi yang harus kita waspadai memasuki 2023 di mana kita harus mendesain APBN 2023 dengan hati-hati. Meskipun Indonesia tadi telah saya sampaikan telah mencapai precovid level dengan pertumbuhan momentumnya masih menguat, namun kita tidak boleh dalam hal ini terlena. Untuk itu, tema APBN 2023 adalah optimistis dan tetap waspada,” jelas Menkeu.
BACA JUGA:
Lebih lanjut, bendahara negara mengungkapkan, sikap optimistis karena di satu sisi pemulihan ekonomi kuartal I dan II 2022 di atas 5 persen, inflasi masih relatif terjaga, dan pemulihan di berbagai sektor cukup merata.
Di sisi lain, kewaspadaan menjadi sangat tinggi karena syok yang muncul akibat disrupsi global ini sangat besar dan penyebabnya karena kondisi geopolitik yang tidak selesai dalam waktu dekat.
“Kita tidak pernah tahu perang itu akan berakhir dan dalam bentuk apa kiranya. Ini yang menyebabkan ketidakpastian yang sangat tinggi. Oleh karena itu kebijakan dan instrumen kebijakan seperti APBN harus tetap menjaga secara waspada,” tutup Menkeu Sri Mulyani.